Managing Demographic Dividend: An Understanding of Policy Agenda Setting at The National Medium-Term Development Plan (RPJMN) in Indonesia under The Presidency of Joko Widodo

VENNA AISYAH R W, Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP, M. Si.

2020 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Fenomena bonus demografi menjadi salah satu faktor penentu pembangunan nasional di Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Bonus demografi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur usia penduduk, dan penduduk usia kerja. Sebagai negara yang sedang tumbuh dan berkembang, Indonesia menunjukkan bonus demografi sebagai jendela peluang untuk mempercepat pembangunan nasional di seluruh negeri dan memperkuat kekuatan ekonomi Indonesia di dunia, khususnya di Asia-Pasifik. Kini saatnya pemerintah Indonesia memainkan peran vital dalam memimpin bangsa dengan memberikan investasi sosial dan ekonomi yang tepat serta kebijakan yang baik di bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Berdasarkan banyak pengalaman, perumusan agenda kebijakan seringkali merupakan keputusan akhir dan tidak melibatkan banyak aktor. Oleh karena itu, studi ini akan mengkaji apakah para pembuat kebijakan di Indonesia terbuka untuk merumuskan bonus demografi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bawah Kepresidenan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, khususnya data sekunder. Ini mencakup hukum, peraturan pemerintah, buku, surat kabar, laporan, jurnal, artikel, dan wawancara di media online. Dari data dan informasi tersebut, studi mengklasifikasikan data dan informasi menjadi cluster atau kategorisasi yang sejalan dengan Teori Multiple Stream dari Kingdon, meliputi aspek masalah, aspek kebijakan, dan aspek politik. Dari data dan informasi, studi ini juga dapat memetakan posisi berdiri para pelaku kebijakan, ide-ide mereka, dan persepsi isu demografis dividen serta dapat menggeneralisasi model dengan menggabungkan pengetahuan teoritis yang ada dengan wawasan empiris baru berdasarkan data tentang pembuat kebijakan di Indonesia, khususnya Bappenas. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa agenda setting bonus demografi pada RPJMN 2020-2024 telah menunjukkan hubungan yang interaktif dan dinamis antara aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Isu bonus demografi sebagai isu penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi perubahan demografi 20 hingga 30 tahun mendatang. Tidak ada perbedaan persepsi untuk melihat pentingnya pengaruh bonus demografi. Studi tersebut menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan telah terlibat secara intensif dalam memperdebatkan efek bonus demografi di arena publik Indonesia. Para pembuat kebijakan Indonesia telah mempertimbangkan masalah ini dan telah merumuskan bonus demografi dalam konteks rencana pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merumuskan tiga strategi untuk merespon bonus demografi. Keterbukaan para pengambil kebijakan Bappenas secara paksa membuka jendela kebijakan agar beragam ide policy entrepreneur terpenuhi. Oleh karena itu, banyak kementerian di tingkat nasional dan pemerintah daerah di tingkat daerah perlu membuka saluran publik untuk menampung berbagai perspektif untuk proses pengambilan kebijakan yang sangat baik. Tren bonus demografi di Indonesia menjadi momentum yang luar biasa bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional sekaligus membangun daya saing Indonesia di kancah global.

The phenomenon of demographic dividend has been one of the critical factors in national development in Indonesia in the past 15 years. The demographic dividend is related to economic growth, the shift of population's age structure, and the working-age population. As an emerging and developing country, Indonesia indicates a demographic dividend as a window of opportunity to accelerate national development across the country and to strengthen Indonesia's economic power in the world, especially in Asia-Pacific. Now is the time where Indonesia's government plays a vital role in leading the nation by providing the right social and economic investment as well as good policies in the area of education, government, health, and economy in terms of the national development plan. Based on many experiences, the formulation of policy agenda is often a final decision as well as it does not involve many actors. Therefore, the study will examine whether Indonesia's policymakers are open to formulate the demographic dividend at the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) under the Presidency of Joko Widodo. This study uses the qualitative approach, the study gathered data and information from various sources, especially secondary data. It included law, government regulations, books, newspapers, reports, journals, articles, and interviews in online media. From these data and information, the study classified data and information to be cluster or categorization in line with Kingdon's Multiple Streams Model, covering problem aspects, policy aspects, and political aspects. From data and information, the study also could map the standing position of policy actors, their ideas, and the perception of demographic dividend issues and could generalize the model by combining the existing theoretical knowledge with new empirical insights based on data about Indonesia's policymakers, especially Bappenas. The study also suggests that the agenda-setting of the demographic dividend at the RPJMN 2020–2024 has shown an interactive, dynamic relationship between the problems stream, politics stream, and policy stream. The issue of demographic dividend as a vital issue for Indonesia to anticipate the demographic change for 20 to 30 years in the future. There is no different perception to see the importance of the influence of the demographic dividend. The study shows policymakers and stakeholders have intensively involved debating the effect of demographic dividend in the Indonesia public arena. Indonesia’s policymakers have considered this issue and have formulated a demographic dividend in the context of the national development plan. As a result, President Joko Widodo has launched the Presidential Regulation Number 18 the Year 2020 on the RPJMN 2020–2024, which has formulated the three strategies to respond to the demographic dividend. The openness of the Bappenas policy makers has forcefully opened a policy window for diverse ideas of policy entrepreneur are met. Therefore, many ministries at the national level and the regional government at the local level need to open public channels for accommodating many different perspectives for an excellent policy-making process. The trend of demographic dividend in Indonesia is a remarkable momentum for Indonesia to accelerate national economic transformation as well as to build Indonesia’s competitiveness in the global arena.

Kata Kunci : Demographic Dividend, John Kingdon’s Multiple Stream Theory Agenda Setting, National Medium Term Development Plan (RPJMN), President Joko Widodo