Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Sekolah di Indonesia

SURYA WIDIASTI, Heni Wahyuni, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 ILMU EKONOMI

Dua amanah pembangunan diantaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satu upaya pemerintah dengan adanya regulasi upah minimum. Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia dipertimbangkan berdasarkan biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berbeda-beda setiap daerah. Upah minimum memiliki pengaruh yang luas terhadap sektor lainnya, termasuk sektor pendidikan. Melalui penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh UMP terhadap tingkat partisipasi sekolah menengah atas/sederajat. Jenjang pendidikan ini dipilih sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah seperti pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, jumlah sekolah, dan tingkat pengangguran disertakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan mencakup 12 provinsi di Indonesia selama tahun 2005 hingga 2019. Estimasi data panel dalam penelitian ini menggunakan model random effects. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara UMP dan tingkat pengangguran dengan tingkat partisipasi sekolah menengah atas/sederajat. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan jumlah sekolah tidak memengaruhi tingkat partisipasi sekolah menengah atas/sederajat. Temuan ini menjadi petunjuk bahwa tujuan membangun kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai secara sinergis salah satunya melalui kebijakan upah minimum.

Among numerous mandates of development, two of them are advancing public welfare and intelligence of the nation. In manifesting public welfare, one of the efforts done by the government is to regulate minimum wages. The provincial minimum wage (UMP) in Indonesia is based on the basic cost of living (KHL) which varies from one region to another region. Minimum wages have broad influences on various sectors, including the education sector. This research discovers the influence of UMP on the enrollment rate for senior secondary school level. The level of education chosen is according to the 12-year compulsory education program. Other considered variables affecting the school enrollment rate are the government spending on the education sector, the number of schools, and the unemployment rate included in this research. The data used covers 12 provinces in Indonesia from 2005 to 2019. Estimation of the panel data in this research uses the model of random effects. The result shows solid relations within the UMP, the unemployment rate, and the enrollment rate in senior secondary school level. Government spending on the education sector and the number of schools do not affect the enrollment rate for senior secondary school level. These findings are the indication that the aim of building public welfare and intelligence of the nation can be achieved synergistically. One of which is through the minimum wage policy.

Kata Kunci : upah minimum provinsi, tingkat partisipasi sekolah, sektor pendidikan, jumlah sekolah, tingkat pengangguran