Kemitraan Pemerintah - Swasta/NGO dalam Sektor Olahraga (Studi terhadap Kerjasama antara Kemenpora - PB DJarum dalam Pembinaan Atlet Bulutangkis)

SABRINA PERMATA ALAM, Dr. Agus Heruanto Hadna, M. Si.

2020 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Di Tahun 2019, PB Djarum terjebak polemik dengan pihak pemerintah dan sempat memutuskan untuk memberhentikan program pembinaan yang dilaksanakannya. Permasalahan tersebut mencuri perhatian publik, dimana masyarakat justru lebih banyak berpihak kepada PB Djarum dikarenakan PB Djarum telah memberikan implikasi besar terhadap prestasi olahraga Indonesia. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti bagaimana kerjasama PB Djarum dengan pihak pemerintah(Kemenpora) dalam melaksanakan pembinaan atlet bulutangkis. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kerjasama yang terjalin antara Kemenpora dengan PB Djarum dalam melaksanakan pembinaan atlet bulutangkis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada Sekretaris Jenderal PBSI, Kepala Subbidang Pengembangan Sekolah Khusus Olahraga(SKO) Kemenpora, dan atlet bulutangkis PB Djarum. Observasi dilakukan secara langsung untk melihat secara langsung kegiatan terkait kerjasama yang terjalin. Sedangkan studi literatur yaitu mempelajari sumber literatur dalam mendapatkan data dan informasit teoritis yang menunjang penelitian. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data dan penilaiandata, interpretasi data, dan penyimpulan hasil interpretasi data. Kerangka berpikir penelitian ini terdiri dari 2 fokus, yakni dinamika koordinasi dengan alat analisa berupa teori collaborative dynamics, kemudian dilanjutkan dengan analisa output kerjasama menggunakan teori collaborative actions. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kerjasama berpedoman pada UU SKN 2015. Kerjasama ini merupakan bentuk dari Collaborative Governance, dikarenakan adanya elemen keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapabilitas dalam bekerjasama. Berjalannya kegiatan pembinaan atlet bulutangkis oleh PB Djarum pun memperkuat eksistensi dari PB Djarum sebagai pendukung yang berpengaruh dalam pembangunan keolahragaan di Indonesia. Kemenpora sebagai pihak pemerintah pun turut mengambil peran dalam ranah regulator.

In 2019 PB Djarum was trapped in a polemic with the government so PB Djarum had decided to stop the implementation of the development program. These problems stole the attention of the public, where the public actually stand on PB Djarum side because the club has major implications for increasing Indonesia's achievements in sports. This prompts the author to examine how PB Djarum collaborates with government parties, in this case the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) in carrying out the training of badminton athletes. The purpose of this study is to describe the dynamics process and the output of the cooperation that exists between Kemenpora and PB Djarum in carrying out the training of badminton athletes. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques were obtained by interviewing, observing, and studying literature. Interviews were conducted with the PBSI Secretary General, the Head of the Sports Special School Development Subdivision (SKO) of the Ministry of Youth and Sport, and 2 former PB Djarum badminton athletes. Observation is carried out directly to see directly the activities related to the cooperation that exists. While the literature study is used to study the sources of literature in obtaining data and theoretical information that supports research. Data analysis techniques include data collection and data assessment, data interpretation, and the conclusion of data interpretation results. This research’s framework of thinking consists of 2(two) focuses, the partnership’s coordination dynamics analyzed by the theory collaborative dynamics and the partnership’s output analyzed by the theory collaborative action. This study shows the results that the collaboration is guided by the 2015 SKN Law. This collaboration is a form of Collaborative Governance, because there includes elements of principle involvement, mutual motivation, and capability in cooperating. The running of badminton athletes coaching activities by PB Djarum also strengthens the existence of PB Djarum as an influential supporter in sports development in Indonesia. The Ministry of Youth and Sports, as the government, also took part in the realm of regulators.

Kata Kunci : Kemitraan, Pemerintah - Swasta, Pemerintah - NGO, Collaborative Governance, Kemenpora, PB Djarum, Atlet