Laporkan Masalah

Implementasi Izain Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS) di RPH Donomulyo, BKPH Sengguruh, KPH Malang

BAGASIWI MIZAN P, Wiyono, S.Hut., M.Si

2020 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN

INTISARI Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) merupakan salah satu bentuk program perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Tujuan utama program IPHPS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perizinan, serta menyusun strategi pengembangan program IPHPS. Penelitian ini dilakukan di KTH-IPHPS Wana Makmur Lestari Desa Kedungsalam dan KTH-IPHPS Blumbangrejo Desa Banjarejo yang berada di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Malang. Metode dasar yang digunakan adalah Studi Kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi, serta perangkat analisis Logical Framework Approach (LFA). Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa proses perizinan IPHPS yang dilalui oleh kedua KTH yaitu pengajuan dengan pemenuhan syarat-syarat perizinan yang selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Kegiatan yang telah terimplementasi pada kedua KTH yaitu penyusuna RPH, pembagian blok KUPS, pengelolaan Kebun Bibit Rakyat (KBR), penanaman, serta pengelolaan wisata pantai. Kendala implementasi program IPHPS di KPH Malang yaitu masih adanya pro-kontra antara Perum Perhutani dan kelompok masyarakat pemegang hak IPHPS. Hal ini disebabkan karena adanya aksi saling klaim lahan, pengrusakan hutan dan pemanfaatan lahan di luar kawasan IPHPS. Akar dari munculnya masalah-masalah baru ini adalah proses verifikasi lokasi IPHPS yang dilakukan secara terburu-buru dan parsial. Strategi untuk pengembangan program IPHPS yaitu dengan melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa kawasan yang menjadi masalah sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak, melakukan pendampingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas pemegang hak IPHPS, serta mengadakan forum diskusi sebagai media komunikasi dan diskusi untuk penyelesaian berbagai masalah antar pihak dalam implementasi IPHPS. Kata kunci: Perhutanan Sosial, IPHPS, KPH Malang, analisis LFA

ABSTRACT The Forest Utilization Permit of Social Forestry (IPHPS) is a form of social forestry program in the working area of Perum Perhutani. The main objectives of the IPHPS program are to improve community welfare and preserve the forests. This study aimed to determine the permittance process, and formulate a strategy for development the IPHPS program. This research was conducted at KTH-IPHPS Wana Makmur Lestari, Kedungsalam Village, and KTH-IPHPS Blumbangrejo, Banjarejo Village, which were in the working area of Perum Perhutani KPH Malang. The basic method used was a case study. Data were collected by document studies, interviews, and observations. The data analysis used a descriptive qualitative method with triangulation techniques, as well as the Logical Framework Approach (LFA) analysis tool. The results showed that the IPHPS permittance process that was passed by the two KTHs was filing with the fulfillment of the permittance requirements, then carried out by administrative and technical verification. The activities that have been implemented in the two KTHs are the forming/constructing of RPH, the distribution of KUPS blocks, the management of Community Seed Gardens (KBR), cultivation, and management of coastal tourism. The obstacles of the IPHPS program implementation in KPH Malang are the pros and cons between Perum Perhutani and community groups that hold IPHPS rights. These were caused by mutual claims of land, forest degradation, and land use on outside of the IPHPS area. The roots of these new problems were the hasty and partial of verifying IPHPS locations process. The strategy for the IPHPS program development was by reviewing towards several problematic areas so they can be accepted by all parties, providing assistance and counseling to increase the capacity of IPHPS rights holders, also holding discussion forums as a medium of communication and discussion to resolve various problems between parties in IPHPS implementation. Key words: Social forestry, IPHPS, KPH Malang, LFA Analysis

Kata Kunci : Perhutanan Sosial, IPHPS, KPH Malang, analisis LFA

  1. D3-2020-384576-abstract.pdf  
  2. D3-2020-384576-bibliography.pdf  
  3. D3-2020-384576-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2020-384576-title.pdf