KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI STANDAR MORAL PUBLIK BERDASARKAN PASAL XX THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT)

FHABY LUTH BANSER, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Negara yang menjadi anggota WTO memiliki konsekuensi bahwa segala aturan perdagangan yang ada dalam aturan nasionalnya harus sejalan dengan aturan yang ada di WTO dan melaksanakan segala kesepakatan yang ada didalam ketentuan hukum WTO. Kenyataannya antar negara yang satu dengan yang lain memiliki kepentingan dan kebutuhan berbeda-beda yang dipengaruhi kondisi lingkungan geografis, kultur sosial budaya bahkan agama. Akibat dari adanya kepentingan dan kebutuhan tersebut kemudian menghasilkan aturan yang kadang bersifat menghambat perdagangan antar anggota WTO. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal) menyebutkan bahwa semua produk baik impor maupun lokal wajib memiliki sertifikasi halal yang mana kewajiban tersebut memiliki potensi sebagai hambatan perdagangan bagi pelaku usaha asing. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis akan mengkaji ketentuan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan standar moral publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX (a) GATT. Hasil dari penelitian tesis ini adalah bahwa kebijakan sertifikasi halal memenuhi persyaratan dari standar moral publik sebagaimana dimaksud dalam penafsiran Pasal XX (a) GATT namun kebijakan sertifikasi halal bertentangan dengan TBT Agreement sebagai perjanjian untuk meminimalisir hambatan perdaganan berupa peraturan teknis seperti standar halal menurut UU Jaminan Produk Halal. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait sertifikasi halal adalah revisi Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menjadi bersifat voluntary dari mandatory dan sebaiknya pemerintah Indonesia bersikap outward directed dengan mengadopsi regulasi standar halal internasional agar terhindar dari konflik perdagangan dengan negara lain.

Country members of the WTO have consequence that all trade rules that existing in their national regulations must be in accordance with existing rules in the WTO and also implementing all agreements contained in the provisions of WTO law. In fact, countries have different interests and needs which are influenced by the conditions of the geographical environment, socio cultural and even religion. The result of these interests and needs then are rules that sometimes obstructing trade between WTO members. Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (Halal Product Guarantee Law) states that all products, both imported and local, are required to have halal certification, which this obligation has the potential to be a trade barrier for foreign business actors. Therefore, in this thesis the author will examine the provisions of the halal certification obligation based on public moral standards as referred to in Article XX (a) GATT. The result of this thesis research is that the halal certification policy meets the requirements of public moral standards as referred to in the interpretation of Article XX (a) GATT but the halal certification policy is against the TBT Agreement as an agreement to minimize trade barriers in the form of technical regulations such as halal standards according to the Product Guarantee Law. Halal. The suggestion that the author can convey regarding halal certification is the revision of Article 4 of the Halal Product Guarantee Law to be voluntary from mandatory and the Indonesian government should be outward-directed by adopting international halal standard regulations to avoid trade conflicts with other countries.

Kata Kunci : Halal Certification, Public Moral, Article XX (a) GATT