Laporkan Masalah

Tinjauan Atas Ketentuan General Exceptions dan Commitments dalam the General Agreement on Tariffs and Trade (Studi Kasus: Non-Tariffs Measures Uni Eropa Terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia

PUTI GADIH DASILTA, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Pada 13 Maret 2009 Komisi Eropa mengeluarkan undang-undang baru yang disebut Delegated Regulation Suplementing Directive of the Europe Union.Renewable Enegry Directive (RED II) yang bertujuan mengurangi bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar nabati atau biofuel. Indonesia adalah negara yang paling dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut karena Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor minyak sawit Indonesia. Langkah Uni Eropa tersebut berpotensi sebagai bentuk proteksi terhadap produk biodiesel Eropa dikarenakan Indonesia dituntut untuk memenuhi standar dan sertifikasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Dalam tesis ini penulis mengkaji kebijakan RED II berdasarkan Pasal XX GATT (General Exeptions) atau dengan kata lain mengkaji apakah kebijakan RED II diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal XX GATT. Selain itu, penulis juga mengkaji posisi Indonesia sebagai negara berkembang menurut Pasal XXXVII GATT (Commitments) dalam kaitannya dengan larangan impor kelapa sawit oleh Uni Eropa berdasarkan RED II. Hasil dari kajian penulis dari tesis ini adalah secara normatif, alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II adalah valid dikarenakan untuk mengurangi emisi karbon secara global sebagai bentuk komitmen terhadap Protokol Kyoto, namun kebijakan RED II telah menimbulkan diskriminasi terhadap produk biodiesel sejenis yaitu minyak kelapa sawit. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya mendapatkan akses yang relatif lebih luas ke Uni Eropa atas produk kelapa sawit.

On March 13, 2009, the European Commission (EU) issued a new law called the Delegated Regulation Supplementing Directive of the Europe Union Renewable Energy Directive (RED II) which aims to reduce fossil fuels and replace them with biofuels. Indonesia is the most disadvantaged country by this policy because the European Union is one of the export destinations for Indonesian palm oil. The European Union's act has the potential to become as a form of protection for European biodiesel products because Indonesia is required to meet the standards and certification set by the European Union. In this thesis the writer examines the RED II policy based on Article XX GATT (General Exeptions) or in other words examines whether the RED II policy is allowed under the provisions of Article XX GATT. In addition, the author also examines Indonesia's position as a developing country according to Article XXXVII of the GATT (Commitments) in relation to the EU's import ban on palm oil under RED II. The results of the author's study of this thesis are normative, such as the reason of EU's ReD II Policy is valid fotr the reason reducing carbon emissions globally as a form of commitment to the Kyoto Protocol. However, RED II's policy has created discrimination against similar biodiesel products, namely palm oil. In addition, Indonesia's position as a developing country should have relatively broader access to the European Union for palm oil products.

Kata Kunci : Palm Oil, Non-Tariffs Measures, European Union

  1. S2-2020-417940-abstract.pdf  
  2. S2-2020-417940-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-417940-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-417940-title.pdf