TINJAUAN UPAYA HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN ARBITER BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 430 K/PDT/2018)

JOBERT, Herliana

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pihak yang bersengketa untuk meminta pertanggungjawaban arbiter atas pelanggaran mengacu pada Pasal 21 UU Nomor 30 tahun 1999. Sebab didalam studi kasus yang diteliti Pihak menggunakan gugatan berdasarkan pasal ini untuk dapat membatalkan putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap. Dan Apakah Arbiter dapat dituntut ganti rugi berdasarkan pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang terutaman dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Selanjtnya hasil dari analisa data disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan permasalahan Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa upaya hukum atas pertanggungjawaban Arbiter terhadap tindakan pelanggaran dalam proses arbitrase mengacu pada Pasal 21 UUAAPS, adalah upaya hukum biasa melalui gugatan sampai tahap banding dan/atau kasasi. Dan Pasal 21 UU Nomor 30 tahun 1999 ternyata dijadikan dasar alternatif dalam upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas putusan Arbitrase, bahkan dalam hal putusan Arbitrase tersebut yang sudah melampaui upaya hukum pembatalan putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999 hingga putusan itu berkekuatan hukum tetap, dengan cara menarik Arbiter sebagai Tergugat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu perlu adanya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 oleh pembuat Undang-Undang. Disimpulkan juga bahwa pihak-pihak dapat menuntut pertanggung jawaban Arbiter sebagai akibat perbuatannya itu baik wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang dapat berupa: ganti kerugian dari Arbiter secara individual, dan atau pembatalan putusan Arbitrase melalui badan peradilan. Sehingga pertimbangannya atas Putusan Nomor 430 K/Pdt/2018, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Arbiter tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak tepat dan dapat mengakibatkan ketidakadilan kepada Arbiter.

The writing of this thesis is to find out the legal remedies that can be taken by the disputing parties to hold the arbitrator accountable for violations referring to Article 21 of Law Number 30 of 1999. Because in the case studies being investigated, the Party uses a lawsuit based on this article to be able to invalidate a binding arbitration award. And whether the Arbitrator can be sued for compensation based on this article. This research uses a normative juridical approach which is mainly carried out by collecting secondary data through document study. The data obtained were then analyzed qualitatively. Furthermore, the results of the data analysis are presented descriptively to answer the problem formulation The results of this study concluded that legal remedies for the Arbitrator's responsibility for violations in the arbitration process referring to Article 21 of the UUAAPS, are ordinary legal remedies through lawsuits until the appeal and / or cassation stage. And Article 21 of Law Number 30 of 1999 turns out to be an alternative basis in legal action for parties who object to the Arbitration award, even in the the Arbitration decision has exceeded legal remedies to cancel the Arbitration award based on Article 70 of Law Number 30 of 1999 and already legally binding. Nonetheless, by drawing the Arbitrator as the Defendant. This can create legal uncertainty that violates the provisions of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. Therefore, it is necessary to revise Law Number 30 of 1999 by the legislators. It is also concluded that the parties can hold the Arbitrator accountable as a result of his actions either in default or against the law, which can be in the form of: compensation from the individual Arbitrator, and / or cancellation of the Arbitration award through a judiciary So that its consideration of Decision Number 430 K / Pdt / 2018, the Supreme Court states that Arbitrators cannot be prosecuted in carrying out their duties is inappropriate and can result in injustice to Arbitrator.

Kata Kunci : Arbitrase, Pasal 21 UU 30/1999