TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL ATAS JAMINAN FIDUSIA YANG DIMILIKI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

FIQRY AZHARY, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M. Ph.D

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019 terkait dengan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan suatu putusan yang berpotensi memberikan dampak terhadap keistimewaan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih jauh, Putusan tersebut juga berdampak terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai lembaga keuangan khusus yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyalurkan Pembiayaan bagi Pelaku Ekspor sehubungan dengan jaminan kebendaan yang diikat dengan fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif dan Deskriptif Analitis, serta menggunakan data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan serta didasarkan pada landasan-landasan yuridis yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, seperti undang-undang tentang jaminan fidusia, undang-undang perbankan, undang-undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dampak Putusan tersebut berimbas terhadap keistimewaan sertifikat jaminan fidusia yang mengurangi kekuatan eksekutorialnya dan secara otomatis jaminan fidusia menjadi kehilangan kekhususannya dalam hal kemudahan terkait pelaksanaan eksekusinya. Selain itu, terdapat implikasi terhadap LPEI sebagai penerima jaminan fidusia untuk mengeksekusi jaminan fidusia, dimana LPEI tidak dapat melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut diperlukan dalam hal tidak terdapat kesepakatan wanprestasi yang dibuat antara LPEI dengan debiturnya serta tidak adanya kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek fidusia kepada LPEI.

Through decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 dated November 25, 2019 in connection with the Judicial Review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee (Fiduciary Guarantee Law) against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court has produced a decision which has the potential to impact the privileges of the Fiduciary Guarantee Certificate which has the same executorial power as a court decision that has permanent legal force. Furthermore, this decision also affects Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) as a special financial institution established by the Government to distribute Financing for Exporters in connection with material guarantees bound by fiduciary. This research was conducted using juridical normative and analytical descriptive research, and using secondary data obtained from the literature and based on juridical foundations related to fiduciary security law, such as the law on fiduciary security, banking law, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Law and other regulations. Based on the results of this research, the impact of this decision has an impact on the privileges of the fiduciary guarantee certificate which reduces its executorial power and automatically the fiduciary guarantee loses its specificity in terms of the ease with which it is executed. In addition, there are implications for LPEI as a recipient of fiduciary guarantees to execute fiduciary guarantees, where LPEI cannot perform its own execution (Parate execution) but must submit an application for implementation to the District Court. Such application is required in the event that there is no default agreement made between LPEI and its debtor and there is no debtor's volunteerism to submit fiduciary objects to LPEI.

Kata Kunci : Fidusia, Mahkamah Konstitusi