Laporkan Masalah

PENGATURAN TERKAIT PENSIUN DAN PEMBERLAKUAN PERJANJIAN KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG SUDAH PENSIUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 214K/PDT.SUS-PHI/2019)

FREDERIC, I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M.,Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian mengenai pengaturan terkait pensiun dan praktek pemberlakuan perjanjian kerja bagi tenaga kerja yang sudah pensiun bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan hukum yang dihadapi sebagai akibat dari kekosongan hukum terkait definisi dan status hukum pensiun serta pengaturan terhadap pemberlakuan perjanjian kerja bagi tenaga kerja yang sudah pensiun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara nyata telah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214K/PDT.SUS-PHI/2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan konseptual dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan putusan kasus. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai sumber hukum utama bagi hukum ketenagakerjaan di Republik Indonesia telah menimbulkan permasalahan hukum bagi praktek pemberlakuan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja yang telah pensiun yang disebabkan karena kekosongan hukum terkait dengan pengaturan definisi dan status hukum pensiun serta pemberlakuan perjanjian kerja bagi tenaga kerja yang sudah pensiun. Permasalahan hukum ini juga terjadi dengan adanya perbedaan pertimbangan hukum majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi upaya terakhir untuk mencari keadilan atas suatu perselisihan hubungan industrial. Kata kunci: pensiun, status hukum, perjanjian kerja, perselisihan hubungan industrial

Research on regulation related to pension and implementation of employment agrement practice for retired employees aims to describe and analyze the legal issues faced as a result of the legal vacuum related to the definition and legal status of pension as well as regulation regarding employment agreement for retired employees according to Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower which have actually occurred in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Verdict Number 214K/PDT.SUS-PHI/2019. The research is a judicial normative research with descriptive and conceptual method using law and case approach. The obtained secondary data is analyzed qualitatively to then withdrawn a conclusion. Based on the results of the research, the provisions stipulated in Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower as the main source of employment law in the Republic of Indonesia have created legal issues for the practice of the implementation of employment agreement for retired workers due to the legal vacuum with regard to the definition and legal status of pension and the regulation of employment agreement implementation for retired workers. This legal issues also caused difference understanding in legal considerations between judges in the process of examining industrial relations dispute cases at the Industrial Relations Court and the Supreme Court which supposed to be the last resort for justice to an industrial relations dispute. Keyword: pension, legal status, employment agreement, industrial relations dispute

Kata Kunci : pensiun, status hukum, perjanjian kerja, perselisihan hubungan industrial / pension, legal status, employment agreement, industrial relations dispute

  1. S2-2020-433168-abstract.pdf  
  2. S2-2020-433168-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-433168-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-433168-title.pdf