Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau Dengan Prinsip Kehutanan Sosial

FX DAKO, Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M.Agr.Sc; Dr.Ir. Lies Rahayu Wijayanti Faida, MP; Prof. Dr. Ir. Sumardi, M.For

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU KEHUTANAN

Pengelolaan hutan yang monopolistik (pengetahuan pemerintah) menimbulkan apatisme masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional dan berdampak pada kerusakan hutan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan hutan dan penyebabnya di kawasan HLMT, 2) mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan HLMT, 3) menggali modal sosial masyarakat dalam pengelolaan HLMT, 4) menjelaskan peran stakeholder dalam pengelolaan HLMT, 5) merumuskan strategi pengelolaan HLMT dengan prinsip kehutanan sosial. Pengungkapan persoalan dalam pengelolaan HLMT menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, observasi, review literatur/dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerusakan HLMT disebabkan oleh aktivitas perambahan hutan, perladangan berpindah dan kebakaran hutan, penggembalaan ternak di dalam hutan, dan penebangan liar. Persoalan yang terurai ini merupakan dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami degradasi dan sesungguhnya masyarakat memiliki nilai kearifan lokal. Degradasi kondisi sosial ekonomi ini turut mempengaruhi modal sosial masyarakat. Modal sosial masyarakat menekankan pada norma, kepercayaan, jaringan dan berada pada katagori moderat. Peran stakeholder dalam pengelolaan HLMT berjalan tidak efektif dan optimal karena belum memanfaatkan secara maksimal peran dan fungsinya. Sebagian besar berada di posisi crowd dan hanya KPH Kabupaten TTS dan Dinas LHK NTT berada pada posisi key player. Stakeholder posisi crowd ini dapat ditingkatkan menjadi key player, bila KPH melibatkan para stakeholder berdasarkan tupoksinya untuk mengelola HLMT. Berdasarkan pendekatan A'SWOT, strategi prioritas pengelolaan HLMT dengan prinsip kehutanan sosial adalah mengembangkan model pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti HKm, hutan desa dan kemitraan kehutanan untuk mengatasi permasalahan sosial dan kelestarian hutan serta memanfaatkan hasil penelitian dalam pengelolaan hutan. Strategi prioritas ini dapat berjalan optimal apabila mengedepankan tiga pilar dalam pengelolaan HLMT yaitu pemerintah (KPH Kabupaten TTS), gereja, dan budaya. Prinsip kehutanan sosial menekankan pada partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat hutan, sehingga dalam pengelolaan HLMT perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif mulai dari penentuan proses, penyusunan program dan kebijakan. Masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan hutan bersama KPH Kabupaten TTS, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dan kelestarian ekologis tetap terjamin. Pengelolaan hutan dengan prinsip kehutanan sosial ini bersifat universal dan dapat diterapkan pada semua status hutan baik hutan lindung, produksi maupun konservasi yang mengalami tekanan sosial karena mempunyai mandat yang sama bahwa hutan harus memberikan distribusi manfaat kepada masyarakat dan masyarakat berperan secara aktif (berpartisipasi) dalam pengelolaan hutan

Monopolistic forest management (government knowledge) creates people's apathy caused by their traditional knowledge that can affect forest destruction. This study aimed at 1) identifying the types of forest damage and their causes in the MTPF area, 2) determining the socio-economic conditions of the community in and around the MTPF area, 3) exploring the social capital of the community in managing MTPF, 4) explaining the role of stakeholders in MTPF management, 5) formulating the strategies of MTPF management based on social forestry principles. In answering the problems of MTPF management, the study employed qualitative and quantitative approaches using interview techniques, observation, and literature review/documentation. The results of the study denote that MTPF damage is extremely caused by forest encroachment, shifting cultivation, forest combustion, herding livestock in the forest, and illegal logging. This problem carries an impact on the socio-economic condition which is degraded; and the community has local wisdom values. The degradation of socio-economic conditions also affects the social capital of the community. The social capital of the community focuses on norms, beliefs, networks, and is in the moderate category. The role of stakeholders in MTPF management runs ineffective and is not optimal because it has not maximally utilized its roles and functions. Most of them are in the crowd position and FMU of South Central Timor Regency and Environment and Forestry Service of East Nusa Tenggara are in the key player position. Stakeholders in crowd positions can be upgraded to be key players when FMU involves stakeholders managing MTPF based on their duties. In line with the A'SWOT approach, the priority strategy of MTPF management with its social forestry principles is to develop models of community forest management, such as community forest, village forests, and forestry partnerships to solve social problems and forest sustainability, and also adopt research results dealing with forest management. The priority strategy can run optimally if it prioritizes the three pillars of managing MTPF, namely government (FMU of South Central Timor Regency), church, and culture. The principle of social forestry focuses on community participation and the distribution of forest benefits so that in MTPF management, it necessarily involves inclusively community participation started from determining processes, formulating programs, and policies. The communities are radically responsible for forest management of FMU in the South Central Timor Regency so that community welfare can be improved and ecological sustainability is guaranteed. Forest management with its social forestry principles is universal and can be employed by all forest levels either protected, production, or conservation forests which are in social pressure since they have the same mandate that forests must distribute benefits to all communities, and community plays actively in forest management

Kata Kunci : hutan lindung, pengelolaan hutan lindung, prinsip kehutanan sosial