Laporkan Masalah

PROSES PEMBERIAN DANA TALANGAN TANAH OLEH BADAN USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERTA DAMPAK ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN DARI PEMERINTAH KEPADA BADAN USAHA DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM DI INDONESIA

WINA KARTIKASARI, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji proses pemberian dana talangan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol serta dampak atas keterlambatan pengembalian dana talangan dari pemerintah kepada badan usaha. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan kebijakan pendanaan tanah oleh badan usaha dan wujud kompensasi atas pengembalian dana ditinjau dari tujuan hukum. Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekuder melalui inventarisasi hukum positif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan pemberian dana talangan tanah oleh badan usaha untuk pengadaan tanah serta proses pengembalian dana talangan oleh pemerintah kepada badan usaha. Namun, pada pada kenyataannya pemerintah lambat dalam melakukan pembayarn dana talangan pengadaan tanah kepada badan usaha. Keterlambatan tersebut disebabkan karena, kurang lengkapnya dokumen yang diberikan kepada LMAN, karena pembayaran pengembalian dana talangan tanah hanya bisa dilakukan pada tahun anggaran yang sama dan karena kurangnya SDM di LMAN untuk melakukan proses-proses sebelum pembayaran kembali kepada badan usaha. Keterlambatan pengembalian dana talangan dari pemerintah berdampak pada finansial badan usaha yang telah memberikan dana talangan tersebut. Kebijakan pendanaan pengadaan tanah oleh badan usaha secara substansi kebijakan tersebut belum dapat dikatakan telah mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, karena masih terdapat hal yang belum diatur dalam kebijakan tersebut terutama kebijakan mengenai kompensasi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha atas selisih bunga yang ditanggung oleh badan usaha yang berasal dari pinjaman yang diperoleh dari pihak lain untuk memberikan dana talangan pengadaan tanah kepada pemerintah.

This research aims to find out and examine the process of provision of land bailout in order to toll road construction and the impact of delays in returning bailout funds from the government to business entities. Another objective in this research is to find out and exmine the implementation of the funding policy for land acquisition by business entities and the form of compensation for refunds in terms of legal objectives. The approach used by researchers is juridical normative research, which is a study of legal principles and secondary data through a positive legal inventory, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms that are benchmarks for human behavior. The method of data analysis used in this study is qualitative juridical method. Based on the results of research and discussion can be concluded that the government has issued regulations with respect to the bailout of land by business entities for land acquisition as well as the return of bailouts by the government to the business entity. However, the government, in fact slow in bailout funds for land acquisition to payment to the business entity. The delay was caused by the incomplete documents provided to LMAN, because the payment of land bailout refunds could only be done in the same fiscal year and because of the lack of human resources at LMAN to carry out processes before repayment to business entities. The delay in returning the bailout funds from the government has an impact on the financial business entities that have provided the bailout funds. Funding policy for land acquisition by business entities in substance the policy can not be said to have achieved justice, certainty and legal usefulness, because there are still things that have not been regulated in the policy, especially policies regarding compensation that must be given by the government to business entities for the difference in interest borne by business entities originating from loans obtained from other parties to provide bailouts for land acquisition to the government.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Dana Talangan, Kompensasi., Land Acquisition, Bailout, Compensation.

  1. S2-2020-422161-abstract.pdf  
  2. S2-2020-422161-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-422161-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-422161-title.pdf