PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA TERKAIT UPAH PROSES TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SELAMA PROSES PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 243 K/Pdt.Sus-PHI/2014

ROBIN HAMONANGAN, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tentang upah proses akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Tujuan lain penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap upah proses akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat menjamin kepastian hukum di masa depan. Penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara studi dokumen atas berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, serta pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepastian hukum mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) atas upah proses dalam studi kasus Putusan Nomor 37/G.2013/PHI.PBR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/PDT.SUS-PHI/2014) tersebut saling bertentangan dikarenakan terdapat penafsiran yang berbeda. Selanjutnya hasil penelitian yang kedua yakni perlindungan terhadap upah kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat menjamin kepastian hukum di masa depan.

This research aims to review and analyze legal certainty in consideration of the Supreme Court Judgment No. 243 K/Pdt.Sus-PHI/2018 about the wages process due to The Termination of Employment. Other purposes of this research are to review and analyze the protection of the law against the wages process due to Termination of Employment (PHK/Layoff) to ensure legal certainty in the future. The research is normative juridical analytical descriptive in nature. This research conducted by literature research to obtain secondary data. The research was done by the ways of document study over a wide range of material primary law, secondary material, and tertiary material. The research using the constitution approach, the case approach, and the conceptual approach. The data is analyzed in a qualitative manner. The result showed legal certainty concerning The Termination of Employment (PHK/layoff) over the wages process in study cases No. 37/G.2013/PHI.PBR (the study of Supreme Court Judgment No. 243 K/Pdt.Sus-PHI/2018) mutually incompatible due to different interpretations. Furthermore, the second result is protection against the wages due to The Termination of Employment (PHK/layoff) to ensure legal certainty in the future.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Kepastian Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Upah Proses