KAJIAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN AGROWISATA-INOVASI BUNCITAN KABUPATEN SIDOARJO
LUKY PRADITA, Dr. Ir. M. Fauzie Siswanto, M.Sc ; Dr. Ir. H. Muslikh, M.Sc., M.Phil
2020 | Tesis | MAGISTER TEKNIK SIPILIndeks pembangunan infrastruktur Indonesia berada di level 66,8 dari skala 0-100 dan berada di peringkat 71 dari 140 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi ke 5 di bawah Thailand dan di atas Vietnam. Skor daya saing infrastruktur Indonesia tersebut terpaut 28,88 poin dari Singapura yang merupakan negara dengan peringkat daya saing tertinggi di Asia Tenggara maupun di tingkat global. (The Global Competitiveness Report , 2018). BPPT sebagai salah satu LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) yang memiliki tugas dalam pengembangan Riset dan Teknologi turut berpartisipasi dalam pengembangan Infrastruktur. Untuk mendukung program prioritas tersebut BPPT berencana mengembangkan suatu Kawasan Agrowisata-Inovasi yang berbasis Riset dan Teknologi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam kajian ini bertujuan untuk menentukan estimasi biaya infrastruktur kawasan serta skema alternatif pembiayaan. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menghitung estimasi biaya dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan Harga Satuan Pekerjaan Kegiatan (HSPK) daerah setempat serta membuat analisis matriks analisis risiko dengan variabel risiko lokasi, desain, kontruksi, operasional, politik, Force Mejuere, pendapatan dan aset untuk alternatif pembiayaan infrastruktur kawasan. Dari penelitian ini diketahui estimasi biaya yang dibutuhkan adalah Rp 37,972,398,645 dengan rincian 79 % untuk Konstruksi, 6% biaya perencanaan konstruksi, 6% biaya manajemen konstruksi, 4% biaya pengawasan konstruksi, 1% biaya pengelolaan kegiatan, 4% Gaji SDM. Terdapat tiga alternatif pembiayaan diantaranya dengan membentuk UPT, Dana Desa, dan KPBU. Skema pembiayaan terbaik dengan mempertimbangkan analisis matriks alokasi risiko adalah KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha)/ PPP Public Private Partnership.
Infrastructure needs are very important for developing countries like Indonesia. Indonesia's infrastructure development index is at the level of 66.8 on a scale of 0-100 and is ranked 71 out of 140 countries surveyed. At the ASEAN level, Indonesia ranks 5th behind Thailand and above Vietnam. Indonesia's infrastructure competitiveness score is 28.88 points adrift of Singapore, which is the country with the highest competitiveness rank in Southeast Asia and at the global level. (The Global Competitiveness Report, 2018). BPPT as one of the Non-Ministry Government Institutions (LPNK) which has a duty in the development of Research and Technology participated in the development of Infrastructure. To support the priority program, BPPT plans to develop an Research and Technology-based Agro-Tourism Area in Sidoarjo Regency. In this study aims to determine the estimated cost of regional infrastructure and alternative financing schemes. The methodology used in this study is to calculate the estimated cost based on the Regional Work Unit Price (HSPK) and make a risk analysis matrix with risk variables for location, design, construction, operational, politics, Force Mejuere, income and assets for alternative financing for regional infrastructure . From this study it is known that the estimated cost needed is Rp. 37,972,398,645 with 79% details for Construction, 6% construction planning costs, 6% construction management costs, 4% construction supervision costs, 1% activity management costs, 4% HR salary. There are three alternative financing including by establishing UPT, Village Funds, and PPP. The best financing scheme by considering the risk allocation matrix analysis is (Public Private Partnership).
Kata Kunci : BPPT, Infrastruktur , Kawasan Agrowisata-Inovasi, KPBU , Public Private Partnership