KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA

MUHAMMAD AL ASYHARI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR) Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan ketentuan pidana di dalam peraturan daerah yang ada di Indonesia, khususnya terkait kriminalisasi tindak pidana prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (selanjtunya disebut Perda Tibum Kota Depok) dalam perspektif hak asasi manusia serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan pidana atas tindak pidana prostitusi dalam Perda Tibum Kota Depok tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode normatif dan empiris. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Di samping itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan empiris karena mengadakan pengukuran terhadap efektivitas penerapan hukum dalam menyikapi terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data ke dalam bentuk kalimat yang jelas, logis, dan runut sehingga dapat memudahkan penyajian data untuk dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi prostitusi dalam Perda Tibum Kota Depok telah melampaui ketentuan undang-undang, karena menggeneralisasikan setiap orang dalam prostitusi sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Karena kriminalisasi prostitusi dalam Perda Tibum Kota Depok ini menjadi bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka penerapan Perda Tibum Kota Depok menjadi patut dikesampingkan. Hukum pidana juga merupakan suatu jalan yang sah bagi negara untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia, sehingga seharunya tertutup kemungkinan bagi peraturan perundang-undangan lain selain undang-undang untuk mengatur ketentuan pidana. Dalam penerapannya, aparat PPNS pada Satpol PP Kota Depok tidak begitu faham dan mampu menerapkan koordinasi dengan pihak Penuntut Umum. Di samping itu, PPNS pada Satpol PP Kota Depok juga kerap menyerahkan penyidikan perkara terkati prostitusi kepada penyidik Kepolisian setempat karena fakta dalam peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana pada undang-undang yang ada. Selain itu, kendala implementasi ketentuan pidana terkait prostitusi dalam Perda Tibum Kota Depok juga akibat keterbatasan jumlah dan kapabilitas personil pada instansi penegak perda maupun pihak terkait dalam penanggulangan praktik prostitusi di Kota Depok.

This research aims to find out and analyze the existence of criminal provisions in regional regulations in Indonesia, specifically related to the criminalization of criminal acts of prostitution in Regional Regulation of Depok Number 16 of 2012 concerning Guidance and Supervision of Public Order (hereinafter referred to as Perda Tibum of Depok) in the perspective of human rights, as well as to find out and analyze the implementation of criminal provisions for criminal acts of prostitution in the Perda Tibum of Depok. The research method used in this thesis is a normative and empirical method. This research discusses the doctrines or principles in the science of law. In addition, this research will also use an empirical approach because it takes measurements of the effectiveness of the law implementation in responding to legal events that occur in society. The data analysis method used in this study is qualitative analysis, which is a breakdown of the data into clear, logical, and continuous sentences so that it can facilitate the presentation of data to be understood. The results of this study indicate that the criminalization of prostitution in the Perda Tibum of Depok has passed over the provisions of the law, because it generalizes every person in prostitution as criminals who must be punished. The criminalization of prostitution in the Perda Tibum of Depok is contrary to the provisions of the law. Therefore, the Perda Tibum of Depok should be set aside. The criminal law is also a legal way for the state to restrict human rights, so that it should be there is no other regulation except the law to regulate criminal provisions. In the practice of handling minor criminal offenses, PPNS officers at the Satpol PP of Depok are not really understand and able to implement coordination in the prosecution of every case that they handled with the Public Prosecutor. In addition, PPNS at Satpol PP of Depok also often divert the investigations related to prostitution cases to Police investigators because the facts in the incident meet the criminal element in existing laws. In addition, obstacles to the implementation of criminal provisions related to prostitution in the Depok City Tibum Law are also due to the limited number and capability of personnel at the local law enforcement agencies and related parties in overcoming the practice of prostitution in the City of Depok.

Kata Kunci : Prostitusi, Kriminalisasi, Peraturan Daerah, Hak Asasi Manusia