KESESUAIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 11/PDT.G/2017/PN.Bdg DAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO. 191/PDT/2018/PT.BDG DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMANFAATAN ASET NEGARA DAN HUKUM PERIKATAN (SENGKETA ANTARA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELAWAN PT.ANDYKA INVESTA)

RIZKY ANDY KRESNA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Pemanfaatan aset prasarana perkeretaapian sering menimbulkan friksi antara Kementerian Perhubungan (Pemerintah) dan PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Friksi tersebut menjadi kesempatan dan celah dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memberikan mandat kepada pemerintah Pemerintah untuk menyediakan dan merawat prasarana perkeretaapian, sedangkan pengusahaannya ada pada PT.KAI. Putusan PN Bandung dan putusan banding Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat yang memenangkan gugatan PT.KAI terhadap PT.Andyka Investa atas pemanfaatan aset Stasiun Depok Baru yang merupakan kekayaan negara, nyatanya bukan merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan putusan tersebut, penulis meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Bandung No.11/Pdt.G/2017/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.191/PDT/2018/PT.BDG telah berkesesuaian dengan peraturan-perundang undangan di bidang pemanfaatan aset kekayaan negara dan kaidah hukum perikatan, serta bagaimanakah implikasi atas putusan tersebut. Pendekatan yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk menganalisis dan mendeskripsikan substansi permasalahan atas pemenuhan perjanjian formil menggunakan teori pembuktian dan teori perikatan. Hasil penelitian menyimpulkan; 1) PT.KAI tidak memiliki hak atas pemanfaatan aset kekayaan negara berupa areal tanah di Stasiun Depok Baru, 2) PT.KAI tidak memenuhi prosedur formil atas perikatan yang diperjanjikan sesuai peraturan-perundang undangan di bidang pemanfaatan aset kekayaan negara, 3) Berdasarkan ketentuan pasal 1335 j.o 1337 KUH Perdata maka kontrak PT.KAI berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Maka implikasinya adalah kebatalan dari perjanjian dan adanya kerugian yang dialami PT.Andyka Investa dan Negara dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan.

Utilization of railway infrastructure assets often causes friction between the Ministry of Transportation (Government) and PT. Kereta Api Indonesia (Persero). This friction leads to an opportunity or a gap since Law No. 23 of 2007 concerning Railway Transportation mandates the government to provide and maintain railroad infrastructure while the management is mandated to PT. KAI. The Bandung District Court decision and the West Java Provincial High Court appeal decision won the lawsuit by PT KAI against PT Andyka Investa regarding the utilization of Depok Baru Station assets as the state-owned assets, eventhough in fact, they were not part of the separated state assets. Based on this decision, the authors examined whether the Bandung District Court decision No.11/Pdt.G/2017/PN.Bdg and the West Java High Court decision No.191/PDT/2018/PT.BDG were in accordance with the laws and regulations in the utilization of state assets and the legal rules of obligation, and the implications for this decision. The author used empirical normative legal research approach method to analyze and describe the substance of the problem over the fulfillment of formal agreements using the theory of evidence and the theory of obligation. It can be conclued from this study that: 1) PT. KAI was not reserved the right to use state assets of land area at Depok Baru Station, 2) PT. KAI did not fulfill the formal procedures for agreements in accordance with the laws and regulations regarding the utilization of state assets, 3) Based on the provision of Article 1335 jo 1337 of the Civil Code, the contract created by PT. KAI was based on a false or forbidden reason, so that it had no power. Thus, the implication was the cancellation of the agreement and the loss suffered by PT Andyka Investa and the State, in this case was the Ministry of Transportation. Keywords: Obligation, State Assets Utilization, Agreement Conformity

Kata Kunci : Perikatan, Pemanfaatan Kekayaan Negara, Keabsahan Perjanjian