Perencanaan Dan Implementasi Dana Desa Serta Dinamika Konflik Pemanfaatan Dana Desa

ARI RIAN HAKIKI, Prof. Dr. Susetiawan, SU.

2020 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Program dana desa merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan wilayah. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak desa yang tidak mampu memanfaatkan dana desa dengan baik. Masih banyak desa yang hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik desa dibandingkan membuat program pemberdayaan masyarakat. Salah satu desa yang terjebak dalam keadaan ini adalah Desa Wonoagung di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini akan menggunakan konsep demokratisaasi desa yang didasari regulasi dari pemerintah dan Teori konflik oleh Ralf Dahredorf dalam menganalisis temuan di lapangan. Konsep demokratisasi desa di sini yaitu melibatkan masyarakat di dalam pemanfaatan dana desa khususnya pada saat perencanaan. Pemanfaatan dana desa yang belum baik di Desa Wonoagung menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Penulis menggunakan teori struktural konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis konflik akibat pemanfaatan dana desa ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam pemanfaatan dana desa, mulai dari perangkat desa, BPD, pengurus dan kader PKK, Guru TK dan PAUD serta warga yang terlibat dalam proses pelaksanaan program. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pada proses perencanaan dan implementasi dana desa belum dilaksanakan secara demokratis. Elit desa masih mendominasi dalam proses dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Keadaan tersebut memicu konflik di dalam masyarkat baik secara vertikal dan konflik horizontal. Konflik secara vertikal ini terjadi antara masyarakat dengan elit desa. Hal ini disebabkan tiga masalah utama yaitu komunikasi politik yang buruk, isu penyelewengan anggaran dan demokratisasi desa yang buruk. Pada konflik horizontal terjadi antara sesama elit desa dan jaringannya akibat perebutan posisi dalam pelaksanaan program.

The village fund program is one of the government's instruments to improve the welfare of rural communities and reduce regional disparity. However, in practice there are still many villages that are not able to utilize village funds properly. There are still many villages that only prioritize to build physical infrastructure instead of making community empowerment programs. One of the villages that stuck in this situation was Wonoagung Village in Wonosobo Regency. This study will use the concept of village democratization based on government regulation and the Conflict Theory by Ralf Dahrendorf in analyzing data in the field. The concept of village democratization here involves the community in the utilization of village funds, especially during planning. Poor utilization of village funds in Wonoagung Village has led to conflicts within the community. The author uses the Ralf Dahrendorf conflict structuring theory to analyze conflicts resulting from the use of village funds. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques used by the author are observation, in-depth interviews and documentation. The informants in this study were selected based on their involvement in the utilization of village funds, ranging from village officials, BPD, PKK management and cadres, kindergarten and PAUD teachers and residents involved in the program implementation process. The results of this study found that the process of planning and implementing village funds had not been carried out democratically. Village elites still dominate the process and abuse their authority for personal gain. This situation triggers conflicts within the community both vertically and horizontally. This vertical conflict occurs between the community and the village elite. This is caused by three main problems, namely poor political communication, issues of budget misappropriation and poor village democratization. Horizontal conflicts occur between fellow village elites and their networks due rivalry for position in program implementation.

Kata Kunci : Kata Kunci: dana desa, demokratisasi desa, perencanaan dan implementasi dana desa, konflik masyarakat. Keywords: village funds, village democratization, planning and implementation of village funds, community conflicts