EVALUASI PENYALURAN DANA DESA (PENELITIAN DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG)

MOCH. FAUZI YANUAR MAULUDI, Sony Warsono, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Dana desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan perhatian kepada penyaluran dana desa dengan tujuan untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran dana desa dan menganalisis dampak keterlambatan penyerapan dana desa. Keterlambatan penyaluran dana desa pada tahun 2015, menimbulkan kontroversi karena pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa saling menyalahkan sebagai penyebab keterlambatan. Program prioritas desa, khususnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Sebagai informan terpilihnya adalah SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Camat dan Kepala Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam, pengamatan langsung pada pelaksanaan dana desa dan dokumentasi data-data yang terkait dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD terjadi pada penyaluran dana desa tahap I dan tahap III. Keterlambatan penyaluran dari RKUD ke RKD terjadi pada penyaluran tahap I dan tahap II. Penyebab keterlambatan adalah Penyusunan PP No: 22 Tahun 2015 yang terlambat, proses transfer yang terlambat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa terlambat mengirimkan syarat transfer dana desa. Dampak keterlambatan penyerapan dana desa adalah pelaksanaan kegiatan desa terlambat, silpa dan pemerintah desa kesulitan menyusun laporan.

Village fund has been stated in the Government's Regulation number 6, 2014 about Village which was applied in 2015. This research focuses on the village fund distribution aiming to find out the cause of the village fund distribution delay, and to analize the impact of the delay. The delay of the distribution in 2015 has triggered controversy because the central and regional government as well as village administration blamed each other to be the cause of the delay. Village priority program, especialy the community development and empowerment, cannot be done on time. This research was conducted in some villages in Pakis Subdistrict, Magelang Regency. Those villages were chosen based on the SKPD in the Magelang Regency, subdistrict head, and village chief. The research was done by having thorough interview, direct observation towards the implementation of the village fund, and documentation on the data related to the village fund. The result of this research shows that the delay of the fund distribution from RKUN to RKUD happened on the first and third terms. The delay from RKUD to RKD happened on the first and second terms. The major cause of the delay is the formation of the Government's Law number 22, 2015, which was considered not on time, the transfer process either from the central and regional governments, and the village administration also has problem sending the requirements for the transfer. The delay has influenced the village development program and SILPA, and the village adminstration themsleves found it difficult to make the reports.

Kata Kunci : Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Evaluasi Dana Desa, Village Fund, Village Fund Distribution, Village Fund Evaluation