Laporkan Masalah

PELIBATAN JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NUR HADI YUTAMA, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang pemikiran pelibatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan prospek pelibatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer melalui wawancara dengan narasumber serta responden, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, latar belakang pemikiran pelibatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam meningkatkan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah karena sudah terdapat kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan Pusat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : MoU/12/052019 dan B-278/G/Gs.2/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara adalah sanksi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kepesertaan jaminan sosial tidak tegas, anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta sangat sedikit. juga mengenai kualitas dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta perlu ditingkatkan, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pemberi kerja serta masyarakat belum mengetahui dan mengenal Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Ketiga, apabila pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta membutuhkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara maka dapat membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk melakukan Bantuan Hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta secara litigasi.

This research is aimed at observing and analyzing the basis of consideration of the involvement of State's Attorney of Yogyakarta District Prosecutor's Office in improving the membership obedience of manpower social security, obstructions that hindering State's Attorney of Yogyakarta District Prosecutor's Office in improving the membership obedience of manpower social security, and the incoming possibility of involving State's Attorney of Yogyakarta District Prosecutor's Office in an attempt to improve the membership obedience of manpower social security. This research used a normative empirical method to acquire secondary data through library study and was supported by primary data obtained through interview with informants and respondents. Later on, the data were analyzed in qualitative manner through analytic descriptive and prescriptive methods. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that: first, the basic considerations of the involvement of State's Attorney in improving the membership obedience of manpower social security is on joint agreement between Central Social Security Agency (BPJS) and Junior Attorney General on Civil and Administrative Division dated 20 May 2019 on The Handling Of Legal Problems In The Civil And Administrative Field (agreement numbers: MoU/12/052019 and B-278/G/Gs.2/05/2019. Second, the obstructions faced by the State's Attorney are in lack of sanctions of Major Labour Laws, and lack of budget drawn to Civil and Administrative Division of Yogyakarta District Prosecutor's Office. Moreover, there has to be an improvement on the quality of the State's Attorney of Yogyakarta District Prosecutor's Office, the lack of obedience and awareness of employers, and also a matter of fact that Civil and Administrative Division of Yogyakarta District Prosecutor's Office is not widely well known by the public. Third, if there is a need for supervision from State's Attorney for Social Security Agency (BPJS) branch Yogyakarta, there can be a Special Power of Attorney (Surat Kuasa Khusus / SKK) written to State's Attorney of Yogyakarta District Prosecutor's Office for providing a Legal Advice to Social Security Agency (BPJS) branch Yogyakarta litigation.

Kata Kunci : jaksa pengacara negara, bantuan hukum, jaminan sosial, State's Attorney, legal advice, sosial security

  1. S2-2020-433196-abstract.pdf  
  2. S2-2020-433196-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-433196-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-433196-title.pdf