Analisis Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia

GHAOSTHAF BADRIAWAN, Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si., M.T.

2020 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan infrastruktur dan perkembangan pendapatan asli daerah merupakan dua hal penting dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pendapatan asli daerah memiliki keterkaitan yang erat. Penelitian ini mempunyai tujuan mengidentifikasi kondisi infrastruktur tiap provinsi di Indoensia, mengkaji pendapatan asli daerah tiap provinsi di Indonesia, serta menganalisis hubungan serta pola karakteristik tipologi pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa analisis deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari berbagai instansi terkait. Kajian berdasarkan lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan unit analisis 34 provinsi dalam lingkup tahun 2017. Analisis dilakukan menggunakan indeks komposit untuk kelompok infrastruktur berdasarkan nilai z-score tiap variabel, dan klasifikasi infrastruktur dilakukan dengan statistik deskriptif (rata-rata dan standar deviasi). Perkembangan pendapatan asli daerah ditentukan dengan tipology klassen serta hubungan tingkat ketersediaan infrastruktur terhadap pendapatan asli daerah menggunakan korelasi rank spearman. Bentuk hubungan disusun menggunakan analisis tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukkan variasi kondisi infrastruktur di setiap provinsi dengan : 8 provinsi tinggi (23,53%), 14 provinsi sedang (44,18%), dan 12 provinsi rendah (32,29%). Tingkat perkembangan pendapatan asli daerah menunjukkan adanya variasi terkelompokkan menjadi : daerah dengan kemampuan finansial tinggi dan tumbuh (4 provinsi atau 11,76%), daerah dengan kemampuan finansial tinggi tapi tertekan (3 provinsi atau 8,82%), daerah dengan kemampuan finansial berkembang cepat (17 provinsi atau 50%), dan daerah dengan kemampuan finansial rendah dan tertekan (10 provinsi atau 29,42%). Bentuk karakteristik tipologinya menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur tidak selalu berdampak terhadap perkembangan pendapatan asli daerah. Implikasi kebijakan dalam penelitian ini dengan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama untuk kawasan timur Indonesia serta daerah perbatasan. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas dalam nawa cita yaitu pemerataan pembangunan wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Meningkatkan dan mengarahkan infrastruktur yang selaras dengan peningkatan pendapatan asli daerah terutama untuk sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Nusa Tenggara. Memanfaatkan ketersediaan infrastruktur guna menjaga stabilitas pendapatan asli daerah terutama untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali.

The development of infrastructure and the development of indigenous revenue of the region are two important things in the development policy in Indonesia. The development of infrastructure and local revenue has a close association. This research has the purpose of identifying the condition of the infrastructure of each province in Indonesia, reviewing the indigenous revenue of the region of each Indonesian province, as well as analyzing the relationship and pattern characteristic of the development of infrastructure of indigenous revenue of the region. The method used in this research is a quantitative descriptive analysis using secondary data from various related agencies. Study based on the territory of the unitary Republic of Indonesia with the analysis unit of 34 provinces in the scope of year 2017. Analysis is conducted using composite indexes for infrastructure groups based on the z-score value of each variable, and the infrastructure classification is done with descriptive statistics (average and standard deviation). Development of local revenue is determined by tipology klassen and the relationship level availability of infrastructure to the original local revenue using the correlation rank spearman. The relationship form is compiled using cross-tabulation analysis. The results showed variations in infrastructure conditions in each province with: 8 high provinces (23.53%), 15 moderate provinces (44.12%) and 11 low provinces (32.35%). The level of indigenous revenue development indicates that there are grouped variations into: areas with high financial capability and growth (4 provinces or 11.76%), areas with high financial capability but depressed (3 provinces or 8.82%), areas with financial capability developed rapidly (17 provinces or 50%), and areas with low and depressed financial capability (10 provinces or 29.42%). The characteristic form of its typological indicate that the level of availability of infrastructure does not necessarily affect the development of indigenous revenue. The policy implications in this research by optimizing the development of infrastructure to increase the indigenous revenue of the region, especially for the eastern region, and border areas. This is in line with the agenda of priority in Nawa Cita which is equitable distribution of regional development especially Eastern Indonesia, disadvantaged areas, and border areas. To improve and direct infrastructure in accordance with the increase of indigenous revenue in the region, especially for most of Sumatera Island, Sulawesi Island, Kalimantan Island, and Nusa Tenggara Island. Utilizing the availability of infrastructure to maintain the stability of original revenue area especially for Java Island and Bali Island.

Kata Kunci : Ketersediaan infrastruktur, perkembangan pendapatan asli daerah, standarisasi z-score, indeks komposit, tipology Klassen, rank spearman