Laporkan Masalah

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA)

KRISTIANTO HARTOTO, Bambang Riyanto L.S., Prof., Dr., MBA., Ak., CA.

2020 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk kegiatan pelayanan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, khususnya dalam pengurusan piutang negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen yang berpedoman pada Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk kegiatan pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah efektif namun belum optimum dan menghasilkan skor maturitas sebesar 4,4396 yang artinya memiliki tingkat maturitas “terkelola dan terukur”. Praktik pengendalian intern pada kegiatan pelayanan dalam pengurusan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta telah terdokumentasi dengan baik dan evaluasi atas pengendalian intern juga telah dilakukan. Namun demikian, masih terdapat beberapa pengendalian internal yang dilakukan tanpa dukungan sistem pemantauan otomatis yang menyebabkan beberapa defisiensi. Diantara 25 subunsur SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat kelemahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu pembinaan sumber daya manusia, pembatasan akses atas sumber daya dan catatan, dan evaluasi terpisah.

This research aims to evaluate the Government Internal Control System of service activities at State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Yogyakarta, especially in the national receivable management. This research is qualitative research. In collecting primary data, the researcher used an internal control questionnaire based on the Appendix of the Regulation from Chairman of BPKP No 4 of 2016 about Assessment Guidelines and Strategies for Increasing Maturity of Government Internal Control Systems. The result of this research indicated that the Government Internal Control System of service activities at KPKNL Yogyakarta was effective but not optimum. It has 4,4396 maturity score, conclude that the implementation of Government Internal Control System of service activities belonged to the level of “terkelola dan terukur” (managed and scalable). This means that practice of internal control in service activities in managing state receivables at the Yogyakarta State Assets and Auction Service Office has been well documented and an evaluation of internal control has also been implemented. However, there are still some internal controls that are carried out without the support of an automatic monitoring system which causes several deficiencies. Out of the existing 25 sub-elements of the Government Internal Control System based on PP 60 of 2008 about GICS, there are some deficiencies, on human resource development, limiting access to resources and records, and separate evaluations.

Kata Kunci : SPIP, piutang negara, pelayanan, Peraturan Kepala BPKP No 4 Tahun 2016, PP No 60 Tahun 2008.

  1. S1-2020-405652-abstract.pdf  
  2. S1-2020-405652-bibliography.pdf  
  3. S1-2020-405652-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2020-405652-title.pdf