Tinjauan Hukum Pengalihan Demi Hukum Hubungan Kerja Pekerja/Buruh Dalam Praktik Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Norma-Norma Hukum Perjanjian

TEUKOE HARMANSHAH SB, Prof. Dr. Ari Hernawan S.H.,M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis makna frasa demi hukum dalam peralihan hubungan kerja dari pekerja/buruh perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah peralihan demi hukum ini dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan makna frasa beralih demi hukum dalam hubungan kerja pekerja/buruh berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam hal perusahaan penerima pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh atau perusahaan pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Dalam beberapa putusan pengadilan ditemukenali bahwa peralihan demi hukum hubungan kerja dari pekerja/buruh perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada perusahaan pemberi kerja diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial karena pelaksanaan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain/outsourcing tidak sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan. Selain itu norma peralihan demi hukum dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan norma demi hukum dalam norma-norma hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

The purpose of this research is to find out and analyze the meaning of the phrase of transition by operation of law in the employment relationship of workers/laborers from the contractor company who get the subcontract of part of work or the contractor company that provide workers/laborers services to the employer that contracts the work to the contractor as stipulated in Article 65 and Article 66 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Another purpose of this research is to find out and analyze whether this transition by operation of law is known in the Civil Code. This is a qualitative descriptive study, which aims to obtain a description or a complete picture of the state of the law that prevails in a particular place and at a certain time, or about existing juridical symptoms, or certain legal events that occur in society. This type of research is normative research, examining the application of rules or norms in positive law. This study uses secondary data obtained from literature studies. The technique of collecting legal material is done through document studies. Research data were analyzed qualitatively. The results of the study show that the meaning of the phrase transition by operation of law in the employment relationship of workers/laborers under Article 65 and Article 66 of the Manpower Act is to provide legal protection for workers/laborers when the provisions of Article 65 and Article 66 of the Manpower Act are being violated by the employer that contracts the work to the contractor, the contractor company who gets the subcontract of part of work, or the contractor company that provides workers/laborers services. In a number of court decisions, the transition by law in the employement relationship of workers/laborers from the contractor company who get the subcontract of part of work or the contractor companiy that provide workers/laborers services to the employer that contracts the work to the contractor was decided by the Industrial Relations Court because the implementation of the transfer of part of the work to the contractor company/outsourcing was not in accordance with Article 65 and Article 66 of the Manpower Act. In addition, the principle of transition by law in Article 65 and Article 66 of the Manpower Law is not in accordance with the norms of agreement as regulated in the Civil Code.

Kata Kunci : Demi Hukum, Hubungan Kerja, Outsourcing, Perjanjian.