EKSISTENSI HAK PENGUASAAN ATAS WILAYAH PESISIR UNTUK USAHA BUSISAYA RUMPUT LAUT DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

AMRIATI DJALIL, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penguasaan dengan melakukan pengkavlingan dan peralihan atas penguasaan wilayah pesisir untuk budidaya rumput laut, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Punaga, di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini mengakibatkan tertutupnya ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan di wilayah pesisir, dan adanya pluralisme terhadap aturan terkait penguasaan di wilayah pesisir bagi masyarakat adat yang tunduk pada aturan Nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yuridis dengan data primer didukung data sekunder. Sifat penelitian ini bersifat deduktif. Data primer diperoleh langsung dari responden dan narasumber di lapangan melalui wawancara dengan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak penguasaan masyarakat adat Desa Punaga atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut secara nyata masih eksis terjadi, adanya penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Punaga secara turun temurun kurung waktu kurang lebih 30 tahun dijadikan dasar penguasaan atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut. Penguasaan yang dilakukan secara turun temurun menjadi dasar peralihan secara lisan seperti waris, jual beli, gadai, mahar perkawinan (uang Panai/hibah) yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Punaga terhadap wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut. Kata Kunci : Hak Penguasaan, Pengalihan, Masyarakat Adat, Wilayah Pesisir.

Command by divesting and switchover the tenure of coastal areas for seaweed cultivation, which is carried out by the Punaga Town colony in Takalar Regency, South Sulawesi Province, this has resulted in the closed space for local colonies to carry out management in coastal areas, and the pluralism of rules related to tenure of coastal areas for Indigenous people who are subject to Indonesian national rules. This research uses juridical empirical research with primary data supported by secondary data. The nature of this research is deductive. Primary data attained directly from respondents and informants in the field through interviews with data collection contrivances used in the study in the form of interview guidelines. Secondary data were attained from library research. Data analysis was performed using a qualitative approach. The results of this study points that the customary land tenure rights of the Punaga Town over the coastal area for seaweed cultivation business still actually occur, the existence of tenure carried out by the Indigenous people of Punaga for forces for more or less 30 years, making the basis for the tenure of the coastal area to seaweed farming business. Tenure which is handed down from force to force becomes the foundation of verbal switchover such as inheritance, buying and selling, fiduciary, marriage dowry (Panai money) carried out by the Punaga Town custom society to the coastal areas for seaweed cultivation. Keywords: Land Tenure Rights, Switchover, Indigenous People, Coastal Areas.

Kata Kunci : Hak Penguasaan, Pengalihan, Masyarakat Adat, Wilayah Pesisir 1