KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

ACHMAD DIRHAM T, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji kepastian hukum terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, pengaturan terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu ketika Debitur melakukan wanprestasi, maka Kreditur memiliki hak untuk segera melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia tersebut secara di bawah tangan, sehingga banyak kasus eksekusi secara paksa terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan Kreditur, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Debitur. Kedua, kepastian hukum terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bergantung pada situasi tertentu, seperti adanya kesepakatan dari para pihak atas adanya wanprestasi, dan atau adanya kerelaan dari pihak Debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, yang apabila terjadi penolakan, maka pihak Kreditur dapat memohonkan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

This study aims to determine and examine the arrangements for the fiduciary guarantee certificate executorial power before the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Another purpose of this research is to find out and examine the legal certainty of the executorial power of fiduciary guarantee certificate after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data is then analyzed qualitatively which results are presented descriptively. The results showed, first, the regulation of the fiduciary guarantee certificate executorial power prior to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 regulated in Article 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely when the Debtor defaults, the creditor has the right to immediately execute fiduciary collateral objects by parate execution (executing without passing the court) by selling these fiduciary objects under the hand, so that many cases of forced executions of fiduciary collateral objects are carried out by parties claiming to be representatives of the Creditor, resulting in losses to the Debtor. Second, the legal certainty of the executive power of fiduciary guarantee certificate after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 depends on certain situations, such as an agreement from the parties over the existence of defaults, and / or the willingness of the Debtor to submit the fiduciary guarantee object, which if there is a rejection, the creditor can ask the court to execute the fiduciary security object.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi, Legal Certainty, Fiduciary Guarantee, Constitutional Court