Laporkan Masalah

Analisis Dampak Ekonomi dan Pendapatan Negara atas Peraturan Pengolahan Tembakau tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Rokok (Studi Kasus Pabrik Rokok dalam Pengawasan KPPBC TMC Kediri)

UMI ZAHRO', Faridiah Aghadiati Fajri, S.E., M.Acc., Ak., CA.

2020 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Peraturan DJBC Nomor PER-28/BC/2019 tentang perubahan atas peraturan DJBC Nomor PER-34/BC/2013 merupakan salah satu landasan hukum dalam kegiatan pengawasan dan pelayanan cukai rokok di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan pilihan kepada pengusaha rokok untuk melakukan pemusnahan dan pengolahan kembali atau pemusnahan saja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh peraturan pengolahan kembali atau pemusnahan rokok terhadap pendapatan negara dengan studi kasus pabrik rokok dalam pengawasan KPPBC TMC Kediri. Pada Tahun 2019, 80% pabrik rokok dalam pengawasan KPPBC TMC Kediri yang mengajukan kompensasi cukai memilih kegiatan pemusnahan dan pengolahan kembali. Dengan adanya kegiatan tersebut, DJBC memberikan biaya kompensasi cukai rokok. Memberikan biaya kompensasi mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan negara. Selain itu, adanya pilihan pengolahan kembali mengakibatkan dampak ekonomi sektor terkait pengolahan tembakau. Sebagai langkah pengendali prevalensi konsumsi rokok dan optimalisasi pendapatan, Kementerian Keuangan terus menaikkan tarif cukai pada Tahun 2015-2020. Cukai rokok dikatakan efektif sebagai penerimaan negara karena selama Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan dan melampaui target. Dari analisis permasalahan yang ada, disamping peningkatan tarif cukai, terdapat celah dari peraturan pengolahan kembali atau pemusnahan rokok yang dapat dijadikan sarana optimalisasi peningkatan pendapatan cukai hasil tembakau.

DJBC Regulation Number PER-28 / BC / 2019 concerning the amendment to DJBC regulation Number PER-34 / BC / 2013 is one of the legal bases in the activities of cigarette excise tax supervision and services in Indonesia. The regulation gives cigarette entrepreneurs the choice to do the culling and reprocessing or just culling it. This research uses a descriptive qualitative for analyze effects of the regulation of reprocessing or culling cigarettes on state revenue, with a case study of a cigarette factory under the supervision of KPPBC TMC Kediri. In 2019, 80% of cigarette factories under the supervision of the KPPBC TMC Kediri who submitted excise compensation chose the cully and reprocessing activities. With this activity, DJBC provides compensation fees for cigarette excise. Providing compensation costs results in the loss of potential state revenues. In addition, re-processing options have an economic impact on the tobacco processing sector. As a step to control the prevalence of cigarette consumption and revenue optimization, the Minister of Finance continues to increase excise tax rates in 2015-2020. The Cigarette tax is said to be effective as state revenue because during 2015-2019 it continued to increase. From the analysis of existing problems, in addition to increasing excise tax rates, there are gaps in the regulation of reprocessing or culling cigarettes that can be used as an optimization tool for increasing excise revenue from tobacco products.

Kata Kunci : Cukai Rokok, Peraturan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan, KPPBC TMC Kediri, Pendapatan Negara.

  1. D3-2020-416132-abstract.pdf  
  2. D3-2020-416132-bibliography.pdf  
  3. D3-2020-416132-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2020-416132-title.pdf