PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010)

AGAM IBNU ASA, Dr. Sindung Tjahyadi

2020 | Tesis | MAGISTER FILSAFAT

INTISARI Tesis ini berjudul: Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Keadilan Substansial dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.DVIII/ 2010) Penelitian ini bertujuan menemukan dasar filosofis keadilan substansial, mengetahui peran Mahkamah Konstitusi mewujudkan keadilan substansial dalam penegakan hukum dan Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dengan Hukum Responsif Nonet dan Selznick. Penelitian ini merupakan penelitian filosofis kualitatif dengan studi kepustakaan. Objek material penelitian ini mengenai masalah aktual yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat yang kontroversial karena melampaui kewenanganya. Penelitian ini menggunakan objek formal teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai objel formalnya. Metode analisis penelitian ini menggunakan deskripsi, intrepetasi, koherensi interen, holistika, komparasi, dan Refleksi Peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Dasar filosofis keadilan substansial yaitu hukum responsif yang menawarkan suatu pendekatan yang mencoba mengkombinasikan antara pendekatan sosiological jurisprudence dan realisme hukum. 2) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman dengan merujuk pada tesis hukum responsif, dipandang sebagai lembaga yang eksis dan memiliki hak untuk berkreasi dalam mewujudkan keadilan substansial. 3). Dasar filosofis keadilan menurut Mahkamah Konstitusi: secara ontologis Mahkamah Konstitusi memandang hukum secara plural, secara epistemologis Mahkamah Konstitusi menggunakan intrepetasi teologis sosiologis yang mengedepankan pengetahuan empiris dan rasional, dan secara aksiologis, Mahkamah Konstitusi menilai dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kotawaringin Barat dengan pertimbangan nilai (Lansung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil). putusan.

This thesis is entitled: The Role of the Constitutional Court to Manifest Substantial Justice in the Perspective of Responsive Law Philippe Nonet and Philip Selznick (Case Study of the Constitutional Court Decision Number 45/ PHPU.D-VIII/2010). This study aims to find the philosophical basis of substantial justice, to understand the role of the Constitutional Court to realize substantial justice in law enforcement and Analyze the Decision of the Constitutional Court Number 45 / PHPU.D-VIII / 2010 with Nonet and Responsive Laws Selznick. This research is a qualitative philosophical study with a literature study. The material object of this research is regarded to the actual problem of the Constitutional Court Decision Number 45 / PHPU.D-VIII / 2010 concerning the controversy over the West Kotawaringin Regional Election due to exceeding its authority. This study uses the formal object of Philippe Nonet and Philip Selznick's Responsive Law theory as its formal object. This research analysis method uses description, interpretation, internal coherence, holistic, comparison, and researcher reflection. The results of this study indicate that, 1). The philosophical basis of substantial justice is responsive law which offers an approach that tries to combine the sociological jurisprudence approach and legal realism. 2) The Constitutional Court as an institution of justice by referring to the responsive legal thesis, is seen as an institution that exists and has the right to be creative in realizing substantial justice. 3). Philosophical basis of justice according to the Constitutional Court: ontologically the Constitutional Court views the law in a plural, epistemologically the Constitutional Court uses theological theological interpretation that prioritizes empirical and rational knowledge, and axiologically, the Constitutional Court evaluates and evaluates the implementation of the Pemawarukada Barat Kotawaringin Barat with value considerations (Lansung , General, Free, Honest, and Fair).

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hukum Responsif, Keadilan Substansial