PASAL 59 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PERSOALAN YURISDIKSI KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA

RANGGA PRESASTYO N, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian mengenai Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Persoalan Yurisdiksi Kewenangan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah oleh Pengadilan Agama, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegasikan kewenangan eksekusi putusan putusan BASYARNAS oleh pengadilan agama, dan bagaimana praktek eksekusi putusan BASYARNAS oleh pengadilan agama dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan pengadilan agama atas eksekusi putusan BASYARNAS yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah telah dinegasikan oleh Pasal 59 ayat (3) Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ditegaskan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, sehingga berdasarkan kedua regulasi tersebut maka kewenangan atas eksekusi putusan BASYARNAS kembali ke pengadilan negeri. Namun dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah maka kewenangan atas eksekusi putusan BASYARNAS dikembalikan ke pengadilan agama. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik norma antara dua regulasi yang tidak sebanding secara hierarki sehingga melanggar asas lex superior derogat legi inferior.

Research on Article 59 paragraph (3) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power as a Matter of Jurisdiction of the Authority of Execution of Sharia Arbitral Awards by Religious Courts, aims to know and analyze how the existence of Article 59 paragraph (3) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power is negated the executive authority of the BASYARNAS arbitral award by religious courts, and how the execution of the BASYARNAS arbitral award by the religious courts with the enforcement of the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedure of Sharia Economics Disputes Settlement. The research uses a descriptive empirical research method with the research approach used is a legal approach and a case approach. The obtained secondary data is analyzed qualitatively to then withdrawn a conclusion. Based on the research result, the authority of religious courts on the execution of the BASYARNAS arbitral award previously established based on The Supreme Court Circular Letter Number 8 of 2008 concerning The Execution of The Sharia Arbitration Board has been negated by Article 59 paragraph (3) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and affirmed by The Supreme Court Circular Letter Number 8 of 2010 concerning Invalidity The Supreme Court Circular Letter Number 8 of 2008 concerning The Execution of The Sharia Arbitration Board, so that based on both regulations the authority on the execution of the BASYARNAS arbitral award reverted to the district court. However, with the enforcement of The Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedure of Sharia Economics Disputes Settlement and according to Article 13 paragraph (2) of The Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedure of Sharia Economics Disputes Settlement, the authority on the execution of BASYARNAS arbitral award reverted to the religious court. It causes a conflict of norms between two regulations that are not comparable hierarchically thereby violating lex superior derogat legi inferior principle.

Kata Kunci : eksekusi putusan arbitrase syariah, pengadilan agama, pengadilan negeri