Laporkan Masalah

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FARHAN LUQMANUL H, Rumiyati, S.E., M.Sc., CMA, CAPM, CAPF

2020 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah khususnya Kementerian Negara atau Lembaga. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government governance. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan ini disajikan dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) sekaligus bertujuan untuk mengetahui kemungkinan kendala yang terdapat pada proses penerapannya. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI secara umum telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan sangat baik, adapun kendala dalam penerapannya yaitu adanya keterlambatan penyampaian capaian output oleh beberapa Satker kepada Subbagian Pelaporan Setjen dan BK DPR RI yang disebabkan karena adanya mobilitas kerja yang dinamis di beberapa unit kerja khususnya di Alat Kelengkapan Dewan serta tingkat kesibukan yang tinggi dari masing-masing unit kerja khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan anggota DPR RI dalam satu periode. Hal tersebut juga terkadang disebabkan karena adanya kesalahan pencatatan kode akun belanja oleh beberapa Satker terkait.

The adoption of Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning Government Accounting Standards presents a significant change to the presentation of Government Financial Statements in particular the State Ministries or Institutions. This is one of the Government's efforts in realizing good governance or good government governance. Government Accounting Standards (SAP) are accounting principles applied in preparing and presenting Government Financial Statements. These Government Accounting Standards are presented and developed by the Government Accounting Standards Committee (KSAP). The type of this research is descriptive qualitative using a qualitative approach. The results of this study are, the Secretariat General and the Expertise Board of the Indonesian Parliament in general have applied Accrual Based Government Accounting Standards very well, as for the obstacles in its implementation, namely the delay in the delivery of output achievements by several Working Units to the Reporting Subdivision of the Secretariat General and the DPR RI due to the there is dynamic work mobility in several work units, especially in the Organs of the Indonesian Parliament and a high level of busyness from each work unit, especially those directly related to the services of members of the Indonesian Parliament in one period. It is also sometimes caused by errors in the recording of shopping account codes by several related work units.

Kata Kunci : SAP, PP Nomor 71 Tahun 2010, Akuntansi Berbasis Akrual

  1. D3-2020-410722-abstract.pdf  
  2. D3-2020-410722-bibliography.pdf  
  3. D3-2020-410722-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2020-410722-title.pdf