LEGAL STANDING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM JUDICIAL REVIEW PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2019)

FATKUR MAI RAHMAN, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa peraturan daerah hanya dapat dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Agung. Namun, permohonan judicial review hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai legal standing. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui legal standing pemerintah daerah kabupaten/kota dalam judicial review peraturan daerah provinsi dan pertimbangan hakim mengenai legal standing pemerintah daerah kabupaten/kota dalam judicial review perda provinsi dalam Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-empiris dengan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait dengan legal standing pemerintah daerah kabupaten/kota dalam judicial review peraturan daerah provinsi. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai legal standing dalam judicial review perda provinsi karena termasuk dalam badan hukum publik dan apabila kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai legal standing pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengajukan permohonan judicial review perda provinsi dalam Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2019 kurang memadai dari segi hukum.

Constitutional Court Verdicts Number 137/PUU-XIII/2015 and 56/PUU-XIV/2016 state that the judicial review of regional regulations can only be performed by the Supreme Court. However, it can only be appealed by those who have legal standing. This research aims to reveal the legal standing of district/city governemnts in the judicial review of province regulations and the ration decidendi on the legal standing of district/city governments in the judicial review of province regulations in Supreme Court Verdict Number 24 P/HUM/2019. This research was conducted using normative-empirical methods based on primary data and secondary data. The primary data were obtained from interviews with experts pertaining to the legal standing of district/city governments in the judicial review of province regulations. The secondary data comprised of primary authorities, secondary authorities, and tertiary resources. Based on the finding of this research, it is concluded that district/city governments have legal standing in the judicial review of province regulations because they are public legal entities and if their rights are injured by a province regulation as stipulated by Article 31A paragraph (2) of Law Number 3 of 2009 on the Second Amendment of Law Number 14 of 1985 on the Supreme Court. This research also reveals that the ratio decidendi on the legal standing of district/city governments in the judicial review of province regulations in Supreme Court Verdict Number 24 P/HUM/2019 is legally insufficient.

Kata Kunci : legal standing, pemerintah daerah kabupaten/kota, peraturan daerah provinsi