Public Governance di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY dalam pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi Kelompok Marginal: Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY)

NADIA ZANA AULIA, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2020 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PKBI adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menangani masalah publik mengenai isu hak-hak perempuan dan memperjuangkan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) dengan menjangkau kelompok marginal, salah satunya adalah perempuan pekerja seks (PPS) melalui sebuah organisasi bernama Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY). Tujuan PKBI adalah untuk membantu PPS mendapatkan kembali hak mereka sebagai seorang warga negara, khususnya dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi. Hal tersebut dikarenakan PPS sering mendapatkan stigma dan diskriminasi oleh berbagai pihak. Tidak ada perempuan yang ingin menjadi pekerja seks, namun faktor ekonomi dan faktor lainnya yang menjadikan mereka seperti itu. Dalam mencapai tujuannya, PKBI melakukan pengelolaan public governance yang mengedepankan networking dengan berbagai pihak. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan public governance PKBI dalam memperjuangkan HKSR bagi PPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teori public governance, interaksi aktor, dan budaya organisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan di PKBI, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Observasi dilakukan secara langsung oleh informan untuk melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan PKBI. Sedangkan studi literatur yaitu mempelajari sumber literatur serta dokumen dalam mendapatkan data dan informasi teoritis yang menunjang penelitian. Tahap analisis data mencakup beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Public Governance yang terjadi di PKBI sangat mengedepankan networking, baik itu dengan pemerintah dan masyarakat. Selain melibatkan banyak aktor, hubungan kompleks yang terbentukpun melahirkan beberapa kebijakan yang sangat mendorong upaya pemenuhan HKSR bagi P3SY. Selain itu, dilihat dari value the role yang dimiliki oleh PKBI sangat mengedepankan kepentingan publik, dimana mereka tidak mencari keuntungan tetapi hadir untuk menyelesaikan masalah PPS dengan sukarela. Usaha PKBI ini pun tidak lepas dari adanya interaksi aktor dan budaya organisasi. Interaksi aktor yang dilakukan PKBI terjalin dengan P3SY, Dinas Kesehatan Kota Jogja, serta Dinas Sosial DIY. Sedangkan budaya organisasi yang dimiliki PKBI bisa dilihat dari value organisasi yang tidak berorientasi pada profit, namun bisa merangkul seluruh anggota dengan nilai-nilai yang dimiliki.

PKBI is a non-governmental organization (NGO) that handles public issues on women's rights and fights for sexual and reproductive health rights (HKSR) by reached out to marginalized groups, one of which is female sex workers (PPS) through an organization called the Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY). PKBI aim is to help PPS regain their rights as citizens, especially in the area of sexual and reproductive health. This is due to PPS often get stigma and discrimination by various figure. There is no woman wants to be a sex worker, but economic factors and other factors make them do that. In achieving their goals, PKBI carries out public governance that promotes networking with various figure. For that, the purpose of this research to describe the management of public governance by PKBI to fight for HKSR for PPS. This type of research is qualitative with a case study approach. The theory used in conducting this research is theory of public governance, interaction of actors, and organizational culture. Data collection was conducted by interviews, observations, and literature study. The interviews were conducted with several informants in PKBI, Dinas Kesehatan, and Dinas Sosial. The observations were conducted directly by researchers to see activities in PKBI. Meanwhile literature study is to study the literature and documents in getting data and theoritical information that supports research. The data analysis includes data reduction, dta display, and conclusion drawing. The results showed that the management of Public Governance that occurred at PKBI prioritized networking, both with the government and the community. In addition to involving many actors, the complex relationship that was formed also gave birth to several policies that greatly encouraged efforts to fulfill HKSR for P3SY. In addition, judging from the value of the role held by PKBI strongly prioritizes the public interest, where they are not looking for profit but are present to resolve PPS issues voluntarily. This PKBI effort cannot be separated from the interaction of actors and organizational culture. The interaction between actors carried out by PKBI was intertwined with P3SY, Dinas Kesehatan, and Dinas Sosial. The organizational culture of PKBI can be seen from the value of organizations that are not profit-oriented, but can embrace all members with their values.

Kata Kunci : PKBI, PPS, Pekerja Seks, Public Governance, Interaksi Aktor, Budaya Organisasi.