Laporkan Masalah

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Parkir dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di BKAD Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

NADIA DWI HANANI, Dina Natasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

2020 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI

Pajak parkir adalah salah satu pendapatan yang diperoleh Kabupaten Sleman. Walaupun penerimaan pajak parkir selama tahun 2015-2019 selalu memenuhi target yang telah ditetapkan, ternyata jumlah wajib pajak parkir yang melaporkan SPTPD masih sangat rendah, sehingga BKAD Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan pelaporan SPTPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak parkir dalam melaporkan SPTPD di BKAD Kabupaten Sleman tahun 2015-2019, hambatan, dan upaya yang telah dilakukan BKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPTPD tahun 2015-2019 cenderung berfluktuatif dan termasuk dalam kriteria rendah. Tingkat kepatuhan tertinggi pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2018. Penurunan tingkat kepatuhan disebabkan banyak wajib pajak yang belum mengetahui prosedur pelaporan SPTPD melalui E-SPTPD dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan kepada BKAD bahwa usahanya telah tutup. Selain itu, beberapa kendala masih dihadapi oleh BKAD dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak parkir untuk melaporkan SPTPD. Saran untuk mengatasi hambatan yang dialami BKAD yaitu melakukan pemantauan pada objek pajak secara berkala, memberikan brosur berupa prosedur pelaporan SPTPD, dan memanfaatkan SDM yang ada secara maksimal.

Parking tax is one of the local tax revenue in Sleman Regency. Although parking tax revenues on 2015 until 2019 always reached the government�s target, but the number of taxpayers that have reported their SPTPD were still low. Because of that, BKAD Sleman continues to optimize effort to improve SPTPD reporting. The purpose of the research was to determine the parking taxpayer compliances in the reporting of Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) on 2015 until 2019, constraints, and efforts that have been done by BKAD. The results showed that the level of compliances of SPTPD reporting in 2015-2019 tended to fluctuate and include in the low criteria. The highest level of compliance in 2016 and the lowest level in 2018. The decrease in the level of compliance was due to many taxpayers who didn�t know the SPTPD reporting procedures through E-SPTPD and there were taxpayers who didn�t report to BKAD that their business had closed. In addition, several constraints faced by BKAD in improving parking taxpayer compliance to report SPTPD. Suggestions for BKAD to solve some problems are doing periodic monitoring tax objects, providing brochures of SPTPD reporting procedures, and optimizing human resources.

Kata Kunci : Pajak Parkir, Tingkat Kepatuhan, SPTPD, BKAD Kabupaten Sleman

  1. D3-2020-410733-abstract.pdf  
  2. D3-2020-410733-bibliography.pdf  
  3. D3-2020-410733-tableofcontent.pdf  
  4. D3-2020-410733-title.pdf