Womenomics and Migrant Workers Policy: Can They Solve Labor Shortages in Japan?
EMMANUEL PRADIPTA, Bevaola Kusumasari, Dr., M.Si.
2020 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIKAging population mengancam kondisi ekonomi Jepang yang berdampak pada kondisi kekurangan tenaga kerja yang kemudian pemerintah Jepang membuat kebijakan Womenomics dan kebijakan migrant workers dalam rangka mengatasi masalah tersebut. penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang kondisi kekurangan tenaga kerja di Jepang dan bagaimana masalah ini bisa diatasi dengan kebijakan Womenomics dan kebijakan migrant workers. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada kondisi kekurangan tenaga kerja dan faktor-faktor kegagalan dari kebijakan Womenomics dan migrant workers di Jepang. Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang merujuk pada literatur yang telah dilakukan Oleh penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberi saran terhadap pemerintah Jepang tentang pentingnya implementasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meminimalisir kegagalan kebijakan.
Aging population threatens economic conditions in Japan which results in a condition of labor shortage, furthermore the government provides Womenomics and accepting migrant workers policy to solve the issue. This research aims to give an understanding about Japan's labor shortage condition and how it can be solved by Womenomics and accepting migrant workers. Therefore, This research emphasized the labor shortage conditions and the failure factors of Womenomics and accepting migrant workers in Japan. Essentially, this study applied the qualitative case study method by referring to the literature review conducted by previous studies. The findings of this research are meant providing suggestions to Japan's government about how important it is to enforce appropriate policies in order to tackle labor shortages and to minimize policy failure.
Kata Kunci : Aging population, labor shortage, Womenomics, migrant workers, policy implementation