Laporkan Masalah

PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BIDANG TRANSPORTASI DI INDONESIA

FARID ALFANSYA S, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penelitian ini untuk Mengkaji dan menganalisispenerapan Online Single Submission (OSS) bidang transportasi di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tanggal 21 Juni 2018. Metode pendekatan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam hal inipenelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik, mengubah sistem penerbitan izin di Indonesia, hal ini dikarenakan Online single submission (OSS) dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas dengan pemangkasan prosedur-prosedur. Dengan adanya Online single submission (OSS) diharapkan perizinan menjadi lebih mudah, namun, pelaku usaha menilai peraturan pemerintah ini masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu beberapa perizinan sektor yang dialihkan pada lembaga Online single submission (OSS) masih merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Online single submission (OSS) dirasa belum cukup efektif penerapannya di bidang transportasi, khususnya di bidang transportasi, mengingat ada beberapa permasalahan yang masih menjadi polemik yakni masih belum terintegerasinya sistem yang ada di lembaga Online single submission (OSS) dengan sistem yang ada di Kementerian Perhubungan.

The Objectives of this research is to study and to analyse the implementation of the Online Single Submission (OSS) in transportation sector in Indonesia after the enactment of Government Regulation No. 24 Year 2018 on Electronically Integrated Business Permission Service on 21 June 2019. The approach method applied on this thesis is empirical juridical research. In term of this thesis, empirical judicial research is a legal research on the enactment or the implementation of a normative legal provision conducted 'in action' on every particular legal cases found in the society or a research conducted on the real condition that is happening in the society which aims to find the required facts and data. Subsequently, the data obtained will be directed to the problem identification which resulted in problem solving. Based on the results of the research, the Author concludes that the implementation of Government Regulation No. 24 Year 2018 on Electronically Integrated Business Permission Service changes the permission issuance system in Indonesia. The reason is that Online Single Submission (OSS) aims to ease business practitioners in obtaining legalities by procedural simplification. It is expected that with the Online Single Submission (OSS), the permission issuance would be simplified and easier. Nevertheless, business practitioners are in view that this regulation still left room for several problems. One of which is that several sectoral permission that are being transferred to Online Single Submission (OSS) entities are still under the responsibility of regional government, pursuant to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Besides that, the implementation of Online Single Submission (OSS) has not been adequately effective in transportation sector considering there are several unsolved problems that lies on the system applied by the Online Single Submission (OSS) entities has not been integrated with the system in the Ministry of Transportation.

Kata Kunci : Penerapan Perizinan Online Single Submission (OSS), Bidang Transportasi., Implementation of Online Single Submission (OSS) Permission, Transportation Sector.

  1. S2-2020-405956-abstract.pdf  
  2. S2-2020-405956-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-405956-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-405956-title.pdf