Laporkan Masalah

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITOR PT. STAREAST SEJAHTERA GROUP (STUDI: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR 5/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2018/PN NIAGA.MDN. Jo. NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2017/PN NIAGA.MDN.)

SILFIA AFRIA NORA, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT. Stareast Sejahtera Group oleh Pengadilan Niaga Medan. Tujuan lain penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan perihal Akibat Hukum yang terjadi pada Harta Kekayaan Debitor (PT. Stareast Sejahtera Group) setelah adanya putusan Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi). Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris yang bersifat Deskriptif, menggunakan pendekatan Kualitatif guna mencapai tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber Data Primer, berupa wawancara ahli dan praktisi kepailitan yaitu tim kurator sebagai Narasumber. Sumber Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupaTeknik Dokumenter yaitu teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan tentang berbagai dokumen-dokumen serta Teknik Wawancara menggunakan Alat Perekam dan Alat Pedoman Wawancara. Data dianalisis menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus terhadap permasalahan. lokasi wilayah penelitian di D.K.I Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perdamaian adalah, PT. Stareast Sejahtera Group (dalam Pailit) selaku Termohon (debitor) tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian yaitu pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi skema pembayaran yang telah dihomologasi Pengadilan Niaga Medan sehingga para kreditor yang terkait dengan perjanjian perdamaian tersebut mengajukan pembatalan perdamaian dan berdampak pada PT. Stareast Sejahtera Group berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya meskipun dalam proses perdamaian tersebut telah dilakukan upaya untuk menyelamatkan kondisi PT. Stareast Sejahtera Group. Permohonan pembatalan perdamaian, yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Medan maka PT. Stareast Sejahtera Group dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan demi hukum harta kekayaan PT. Stareast Sejahtera Group (dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvency berdasarkan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

The research aims to find out and analyze the causes of the cancellation of the Settlement Agreement (Homologation) of PT. Stareast Sejahtera Group by the Medan Commercial Court. Another purpose of this research is to analyze and examine issues regarding the legal consequences that occur in debtor assets (PT. Stareast Sejahtera Group) after the decision to cancel the settlement agreement (Homologation). This type of research is Descriptive Normative Empirical Law research that uses Qualitative approaches to achieve research objectives. The data source used is the Primary Data source, in the form of expert interviews and bankruptcy practitioners, namely the curator team as an interviewes. Secondary Data Sources consisting of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Data collection techniques used in the form of Documentary Techniques are techniques for reviewing and collecting various documents and Interview Techniques using a Recording Tool and Interview Guidance Tool. Data were analyzed using the deductive reasoning (logic) method, which is drawing conclusions from a general nature problem and then drawing conclusions that are specific to the problem. location of the research area in D.K.I Jakarta. The research results showed that the thing that caused the cancellation of the settlement was, PT. Stareast Sejahtera Group (in bankruptcy) as the Respondent (the debtor) did not meet the contents of the settlement agreement, namely the payment made did not meet the payment scheme that has been homogenized by the Medan Commercial Court so that the creditors associated with the peace agreement proposed to cancel the settlement agreement and impact is PT. Stareast Sejahtera Group in a state of bankruptcy with all its legal consequences although in the settlement process efforts have been made to save the condition of PT. Stareast Sejahtera Group. Request for cancellation of settlement, which has been granted by the Medan Commercial Court, caused PT. Stareast Sejahtera Group is declared bankrupt with all legal consequences, and by law the assets of PT. Stareast Sejahtera Group (in bankruptcy) is in an insolvency state based on Article 292 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

Kata Kunci : Kepailitan, Pembatalan Perdamaian, Insolvency

  1. S2-2020-417946-abstract.pdf  
  2. S2-2020-417946-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-417946-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-417946-title.pdf