Laporkan Masalah

KEBIJAKAN KOORDINASI ANTARA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN JAKSA DALAM PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

DEWI SHINTA DAME S, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.d

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach). Penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh lemba negara, tidak masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga perjanjian kerjasama ini juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH tentang koordinasi dalam penanganan laporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum terlaksana dengan baik di semua daerah. Hal ini dapat disebabkan karena belum dilaksanakannya sosialisasi oleh para pihak kepada semua satuan kerjanya masing-masing di daerah. Sehingga terjadi berbedaan persepsi antara APIP dan jaksa dalam melihat isi dan tujuan dari perjanjian ini, dan masih berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama ini antara APIP dan APH tidak berjalan dengan baik di lapangan, dan dibutuhkan perbaikan dan pengkajian ulang agar tidak terjadi konflik hukum antara perjanjian kerjasama ini dengan undang-undang. Seharusnya ada koordinasi dari awal yang seharusnya dilaksanakan oleh APIP dan APH, apabila adanya temuan BPKP atau laporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, sehingga adanya suatu persamaan persepsi antara APIP dan APH.

This thesis research aims to find out the legal position and the implementation of the Cooperation Agreement between the Ministry of Home Affairs of Republic of Indonesia with the Prosecutor of Republic of Indonesia and the Indonesian National Police, dated February 28, 2018 concerning the Coordination between the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the Law Enforcement Officials (APH) In handling public reports concerning corruption in Local Government Administration. The research method used in research included the empirical normative legal method with a case approach and a statue approach by conducting interviews with prosecutors and APIP, as well as conducting a literature and legislation review in order to answer the formulation of the problems being discussed in this thesis. The results of this research indicates that based on Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Rules and Regulations, it can be concluded that cooperation agreements made by state institutions are not included in these types of laws and regulations. Therefore, these kinds of cooperation agreements also do not have binding legal force as laws do. The cooperation agreement between APIP and APH regarding coordination in handling public reports concerning corruption in local government administration has not been implemented well in all regions. The fact that socializations have not been carried out by concerned parties to all their respective work units in the regions might be the reason. So, there is a different perception between APIP and prosecutor in seeing the contents and purposes of this agreement where it still runs separately. The policy made in the form of this cooperation agreement between APIP and APH does not run well and it needs improvement and review to avoid legal conflicts between this agreement and the law. There should be initial coordination that should have been carried out by APIP and APH if there are BPKP findings or public reports that indicate corruption to ensure a shared perception between APIP and APH

Kata Kunci : Kebijakan Koordinasi, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Jaksa, Policy, Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), Prosecutor

  1. S2-2020-433164-abstract.pdf  
  2. S2-2020-433164-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-433164-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-433164-title.pdf