Laporkan Masalah

Crisis in Organization of Indonesian�s Football Association (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia - PSSI) Period 2018-2019

ALFA PANDUTAMA, Agustinus Subarsono, M.Si, MA, Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kasus match-fixing dalam dunia sepakbola Indonesia menjadi sorotan setelah adanya tayangan program televisi di tahun 2018 yang membahas kasus match-fixing yang sebenarnya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, terbentuk sebuah satuan tugas oleh Kepolisian Republik Indonesia bernama Satgas Anti-Mafia Bola. Dengan adanya kasus match fixing ini, membuat masyarakat mengalami kurangnya kepercayaan terhadap PSSI dan mendesak melakukan perubahan dalam manejemn PSSI yang sudah mengalami krisis. Maka dari itu, di penelitian ini akan membahas mengapa terjadi krisis dalam tubuh organisasi PSSI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan terjadinya krisis manajemen dalam PSSI dengan dua teknik pengumpulan data yaitu In-Depth Interview dan observasi. Kemudian, Teknik data analisis yang digunakan yaitu teknik data analisis naratif beserta penyajian data dan kesimpulan dari hasil penelitian. Wawancara ini meliputi tiga stakeholder yaitu mantan pemain sepakbola professional, Wartawan sepakbola, dan analis kebijakan mengenai olahraga di Indonesia khususnya sepakbola. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipologi penyebab terjadinya krisis oleh Ian I. Mitroff & Paul Shrivastava (1987) yang menguraikan terdapat empat tipologi yaitu (1) Kesalahan System Deteksi yang terjadi dalam organisasi secara teknis/ekonomis; (2) Kesalahan Sistem Pengawasan Teknis yang berkaitan dengan luar organisasi secara teknis/ekonomis; (3) Kesalahan Pengawasan Organisasi yang terjadi dalam organisasi secara sosial/organisasional; dan terakhir (4) Kegagalan Pengawasan Sosial Terhadap Stakeholder yang Memiliki Catatan Kriminal berkaitan dengan luar organisasi secara sosial/organisasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tipologi Kesalahan Pengawasan Organisasi adaalah penyebab terjadinya krisis dalam PSSI karena belum terwujudnya good governance sehingga membuka celah besar terjadinya praktik match-fixing serta pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pernah membekukan PSSI melalui Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 dimana Menpora memberikan 3 surat teguran kepada PSSI untuk melengkap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga namun tidak dilakukan. Kemudian, regulasi yang telah dibuat melalui Kode Disiplin 2018 Pasal 72 Ayat 1,2,3,4,5 dan Statuta PSSI 2019, masih ditemukan tertangkapnya anggota komite eksekutif yang terlibat kasus match-fixing sehingga penegakan regulasi ini dikatakan belum efektif. Dengan demikian, saran yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah dengan (1) menerapkan tata kelola yang baik dalam internal organisasi PSSI sendiri; (2) penegakan hukum yang memang harus ditegakkan kembali karena dengan adanya Kode Disiplin dan Statuta PSSI 2019 yang telah ditetapkan sudah cukup menjabarkan kebijakan yang mengatur isu-isu match fixing; (3) dibutuhkannya keterlibatan suporter dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PSSI.

The case of match-fixing in the world of Indonesian football was in the spotlight after a television program broadcast in 2018 that discussed the actual match-fixing incident that occurred in previous years. Thus, the Indonesian National Police formed a task force called Satgas Anti-Mafia Bola. With this match-fixing case, the public experienced a lack of trust in PSSI and urged changes in the management of PSSI that had encountered a crisis. Hence, this research will discuss why there is a crisis in the body of the PSSI organization. This research uses a qualitative method to explain the occurrence of crisis management in PSSI with two data collection techniques are In-Depth Interview and observation. Then, the data analysis technique used is the narrative data analysis technique, along with the presentation of data and conclusions from the results of the study. This interview included three stakeholders, namely a former professional soccer player, a football journalist, and a policy analyst on sports in Indonesia, particularly football. The theory used in this research is a typology that produces a crisis by Ian I. Mitroff & Paul Shrivastava (1987) which describes four typologies, namely (1) Faulty Detection System that occurs in technical/economical internally; (2) Faulty Technical Monitoring Systems related to technical/economical externally; (3) Faulty Organizational Controls that arise in organizations internally; and the last (4) Faulty Social Monitoring of Criminal Stakeholders related to social organizations externally. The results showed that the Typology of Faulty Organizational Controls was the cause of the crisis in PSSI due to the not yet realized good governance so that it opened a significant rift in the occurrence of match-fixing practices. Then, the government, through the Minister of Youth and Sports (Menpora), had suspended PSSI through Minister for Youth and Sports Affairs Decree number 01307 in 2015, where Menpora gave three letters of reprimand to PSSI to complete the articles of association and by-laws but then were not carried out. Subsequently, regulations that have been made through the 2018 Disciplinary Code Article 72 Paragraph 1,2,3,4,5 and the 2019 PSSI Statute, still found the arrest of executive committee members involved in match-fixing cases so that enforcement of these regulations is said to be ineffective. Thus, the advice offered in this study by (1) implementing good governance within PSSI's own internal organization; (2) law enforcement which must be strengthened due to the stipulation of the PSSI Disciplinary Code and PSSI 2019 Statute that has been stipulated, it is sufficient to announce the rules governing match management issues; (3) Supporters needed are taken in the decision making by PSSI.

Kata Kunci : PSSI, Crisis, Match-Fixing, Bribery, Good Governance

  1. S1-2020-396770-abstract.pdf  
  2. S1-2020-396770-bibliography.pdf  
  3. S1-2020-396770-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2020-396770-title.pdf