PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEKANISME KEPAILITAN (PUTUSAN KEPAILITAN KSP PANDAWA MANDIRI GROUP)

WAHID HAKIM SIREGAR, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap korban investasi ilegal melalui mekanisme kepailitan yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dari korban investasi ilegal selaku konsumen yang dirugikan dalam kaitannya dengan proses kepailitan sebagai upaya optimalisasi ganti rugi atas aset yang telah di investasikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan dengan wawancara. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan teknik purposive sampling. Dalam teknik purposive sampling penulis menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: pertama, Kedudukan hukum dari korban investasi ilegal selaku konsumen yang dirugikan dalam kasus KSP Pandawa kaitannya dengan proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai kreditor dikarenakan memenuhi unsur yaitu mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun dalam pengelompokannya kreditor korban investasi ilegal masuk dalam kategori kreditor konkuren, sehingga pelindungan hukum belum optimal. kedua, sebagai upaya optimalisasi pelindungan hukum bagi para korban tersebut, penegakan hukum yang mengarah pada pengenaan sanksi pidana, perlu mempertimbangkan aspek pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dan proses pengembalian kerugian kepada korban. Sinergitas yang baik antara Kementerian Koperasi dan UKM RI, Aparat Penegak Hukum dan Kurator akan memberikan percepatan pada proses pengembalian aset korban investasi ilegal, dan mewujudkan pelindungan hukum yang optimal bagi korban investasi illegal.

This research aims to analyze the legal protection of illegal investments towards illegal investments victims through bankruptcy mechanism that is rife in Indonesia. In addition, this research also aims to understand and analyze the legal position of victims of illegal investment as consumers who are disadvantaged related to the bankruptcy process as an effort to optimize compensation for assets that have been invested. This research is an empirical juridical research that was done by examining secondary data first henceforth proceeded with conducting research on primary data in the field by interviewing. Data collection technique and tools used library research, field studies and purposive sampling technique. In the purposive sampling technique the writer used his own judgment alongside sufficient knowledge about the population in order to choose sample members who will be respondents in this research. Analysis of the data used in this research was carried out in a descriptive qualitative way which is describing data quality in the form of well-organized, logical, and effective sentences, thus it can helpinterpretation of the data and understanding the results of analysis in order to answer existing problems. Based on the results of the research and discussion it can be concluded as follows: first, the legal position of victims of illegal investment as disadvantaged consumers in the KSP Pandawa case in relation to the bankruptcy process as regulated in Article 1, number 2, of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the Civil Code can be categorized as creditors because it fulfills the elements of having receivables due to agreements or laws that are due and collectible. However, the grouping of victims of illegal investment creditors is included in the category of concurrent creditors, so that legal protection is not optimal. Secondly, as an effort to optimize legal protection for the victims, law enforcement that leads to the imposition of criminal sanctions, needs to consider aspects of supervision which carried out by the Ministry of Cooperatives and SMEs RI and the process of victims� loss recovery. Good synergy between the Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEs, Law Enforcement Officers and Curators will accelerate the process of recovering assets of victims of illegal investment, and realize optimal legal protection for victims of illegal investment.

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Kreditor, Kepailitan, Koperasi, Pelindungan Hukum