Memperbaiki Pengelolaan Konservasi: Praktik Pemerintahan di Balai Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat

DHIMAS LANGGENG G, Dr. Agung Wicaksono, M.A.

2020 | Skripsi | S1 ANTROPOLOGI BUDAYA

Konservasi sebagai agenda yang membutuhkan keanekaragaman hayati dari alam menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan skala global. Penelitian lapangan yang berlangsung selama Februari-Maret 2018, di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), Kalimantan Barat menunjukkan Dusun/Desa di sekitar kawasan lindung sebagai arena proyek konservasi. Kesadaran manajemen yang melibatkan masyarakat setempat dalam konservasi di Indonesia baru terlembagakan melalui P- 56/2006 tentang zonasi di taman nasional. Nyatanya, Dusun/Desa penyangga kawasan lindung seringkali memicu konflik pemanfaatan sumber daya hutan karena ancaman kelestarian alam. Sebagai contoh, hampir secara keseluruhan penduduk penyangga melakukan ekstraksi kayu di dalam kawasan setelah desentralisasi. Sebagai upaya penyelamatan, pihak balai taman nasional menjalankan kebijakan operasi pengamanan batas dengan tindakan kekerasan. Segera setelah pemerintah menerima proyek pengembangan REDD+ sebagai kerjasama bilateral Indonesia-Jepang, dilaksanakan penguatan kapabilitas staf TNGP dengan bantuan yang sifatnya teknis nirkekerasan. Riset etnografis ini dilakukan dalam rangka pemaparan secara komprehensif tentang peralihan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang konservasi, khususnya pengelolaan taman nasional dan pengelolaan potensi masyarakat penyangga. Penelitian ini berusaha menguraikan analisis keterbatasan dari konsep kepengaturan (governmentality) yang dipopulerkan oleh Foucault. Praktik mengatur populasi di zona penyangga di TNGP mengadopsi seperangkat pengetahuan yang dikembangkan pada kerangka pengamanan REDD+. Hasil dari penelitian ini menjabarkan penguasaan keterampilan teknis oleh aparatur taman nasional beserta keterbatasannya. Selain daripada cara penguasaan tersebut, penelitian ini menunjukkan kontradiksi dalam implementasi teknik baru lewat kacamata seorang aktor bernama Denny. Dengan demikian penelitian ini berusaha menghadirkan pandangan dan penelitian antropologi pada ranah rezim tata kelola yang melakukan praktik dari kepengaturan di bidang konservasi.

Conservation as an agenda necessarily entail the biodiversity from nature to become commodities that can be traded globally. Field research during February- March 2018 in Gunung Palung National Park (TNGP), West Kalimantan presumed Dusun/Desa around the protected area highly visible conservation project. The awareness of protected area management involving local communities in Indonesia come through P-56/2006 by this institutionalized national park zoning system. In fact, Dusun/Desa around national park were triggered by conflicts over forest resources use due threat of biodiversity. For example, buffer population mostly extracts timber inside the area after decentralization. A bailout effort from national park office was implementing enforcement or border control policies armed with coercive acts. The government immediately accepted REDD+ development project in bilateral cooperation between Indonesia and Japan, taking improvement capabilities of TNGP staff with nonviolent technical assistance. This ethnographic research possible to comprehensively explain the transition of Indonesia government policies in conservation objectives, particularly in the management of national parks and the management of potential communities. This study attempts to decipher the analysis of it’s limits as a form of governmentality (kepengaturan) as Foucault coined. The practices to conduct populations in TNGP buffer zones adopt the aggregate of knowledge from REDD+ safeguard. The results of this study describe a form of technical skills mastery by national park apparatus is near limits. Leaving aside the authorization, this study is showing contradictions in the implementation of new techniques from Denny’s actor perspective. Thus, my study will present anthropological views and landscape of governance regime studies carry out the practice from which governmentality lies in conservation field.

Kata Kunci : Zona Penyangga, Subjek Target, Aktor, Kepengaturan, Intervensi