Comparative Studies Regarding Indonesia Oil and Gas Sector Policy : Economic Evaluation in the Gas Industry by Comparing Production Sharing Contract Cost Recovery and Gross Split

GREGORIUS ABELARD B, Choirunnisa Arifa, S.E., M.Sc., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Kemunculan kontrak pembagian hasil produksi gross split yang telah menggantikan kontrak pembagian hasil produksi cost recovery sejak tahun 2017, dipercaya menghasilkan perbedaan material terhadap kontraktor yang dalam kontrak pembagian hasil produksi, sebelumnya menggunakan cost recovery. Dalam kontrak cost recovery, kontraktor diberi paket insentif yang dinamakan kontrak kerjasama kontraktor. Yang di dalam kontrak tersebut, tertuang paket insentif pertama yang berisi pengurangan pajak sebesar 48% dan rasio pembagian hasil produksi minyak bumi sebesar 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor setelah dikurangi biaya produksi dan sebelum diberlakukannya pajak. Untuk gas bumi, kontrak pembagian hasil produksi berkisar 70% untuk pemerintah dan 30% untuk kontraktor. Pada area tertentu, pembagian hasil produksi terkadang berbeda sesuai dengan level produksi. Sedangkan dalam kontrak gross split, tersebut seluruh biaya dijatuhkan pada kontraktor. Kondisi ini memaksa kontraktor meminimalkan biaya produksi agar pendapatan semakin besar. Fungsi penelitian ini untuk memahami sejauh mana dampak pengimplementasian gross split, apakah perubahan kebijakan ini akan menguntungkan untuk Indonesia atau pemerintah, tapi juga kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

The emergence of gross split, which has already substituted the cost recovery regulation since 2017, has caused a highly material impact on the financial figures of companies that use the policy of production sharing contract cost recovery. Under cost recovery, the contractor was given the provision of incentive packages for the so-called contractors of cooperation contracts. The first incentive package included a 48 percent tax reduction, and an oil production-sharing ratio of 85 percent for the State, and 15 percent for contractors after deducting production costs and pre-tax government share, compared to the gas production-sharing ratio of 70 percent for the State and 30 percent for contractors. In certain areas, the share differed based on the level of production. In the gross split contract, all the capital and the risk of the production cost are transfered to the business entity entirely. This condition will allows the contractor to minimize production costs so that their profits can be greater. The purpose of this research is to comprehend the extent of impacts from gross split implementation, whether the policy truly is beneficial not only for Indonesia or the government, but also the contractor and other stakeholders involved.

Kata Kunci : Gross Split, Cost Recovery