Agenda Setting Process in Creating Sleman Local Regulation Number 1 of 2018 regarding Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities Considering Roles of the Stakeholders

DEWO WICAKSONO, Dr. Agus Heruanto Hadna, S.I.P., M.Si.

2020 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

The background of this study is the prevailing issues which faced by disabled people in Sleman and the lack of disability research in Sleman regency. Disabled people in Sleman did not have legal protection on the local level until local regulation regarding to disability was enacted in 2018. Besides that, research in disability in local government in Sleman is also still in very limited number. Agenda setting process as a part of policy making process is important to study as it comprehend the involvement from the stakeholders during the agenda setting process before the issue was placed on the governmental agenda. This study aims to analyze the agenda setting process in Sleman regarding to disability regulation which enacted in 2018 by using multi streams framework by John Kingdon. The study has been done by qualitative data collection. Interview with stakeholders (CIQAL as NGO and D Commission from Sleman local representative) was conducted to obtain data to analyze the agenda setting process. The results show that agenda setting process regarding disability regulation happened through three streams as Kingdon mentioned in his theory. Problem stream such as complaints and demand to meet from CIQAL dominated other prevailing problems which successfully arrived in government attention accompanied by political stream such as alignment of vision of mission from executive body to establish more accessibilities in Sleman. Other stream which happened to open all the window was alternative of policy from CIQAL as one of the proposed solution to the problem.

Latar belakang dari studi ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh peyandang disabilitas di Sleman dan minimnya studi mengenai disabilitas di Sleman. Penyandang cacat di Sleman tidak memiliki regulasi di lokal level hingga peraturan daerah mengenai disabilitas di sahkan pada tahun 2018. Namun, saat ini belum ada studi yang mendisikusikan agenda setting process pada regulasi tersebut. Studi mengenai agenda setting process merupakan proses yang penting untuk memahami keterlibatan stakeholders dalam proses agenda setting sebelum masalah tersbut menjadi atensi pemerintah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis agenda setting process menggunakan John Kingdon multi streams framework. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara dengan stakeholders (CIQAL sebagai LSM dan Komisi D DPRD Sleman) dilakukan untuk memperoleh data guna proses analisis. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa agenda setting process tekait peraturan daerah mengenai disabilitas di Sleman terjadi melalu tiga arus seperti yang dijelaskan oleh Kingdon. Arus masalah seperti komplain dan permintaan untuk audiensi mendominasi masalah lain yang terjadi yang akhirnya menjadi perhatian utama pemerintah. Arus politik menemanni terjadinya agenda setting dengan adanya penyatuan visi misi bupati untuk meningkat aksesibilitas di Sleman. Untuk memebuka policy window, arus policy di isi oleh CIQAL dengan penyerahan proposal terkait masalah yang terjadi

Kata Kunci : Agenda setting, regulation, Kingdon.