Proses Pemindahan Ibu Kota Negara: Analisis Multi-Kasus

TIA TRI SEPTIRA, Dr.Eng.M. Sani Roychansyah, ST,. M.Eng.

2020 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Fenomena pemindahan ibu kota negara menjadi isu hangat bagi Indonesia pada saat ini. Agenda pemindahan ibu kota Indonesia merupakan wacana yang sudah ada sejak tahun 1975 oleh Presiden Soekarno yang pada akhirnya terealisasikan pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Pemindahan ibu kota bukan merupakan hal yang tabu dan telah banyak dilakukan oleh beberapa negara di dunia dengan alasan yang berbeda-beda. Terdapat 69 negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya sejak abad ke 18 sampai abad ke 20, akan tetapi tidak semua negara dikategorikan berhasil dalam melaksanakan proyek nasional ini. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengetahui bagaimana proses pemindahan ibu kota suatu negara serta faktor apa yang memengaruhi pemindahan ibu kota negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk pemerintah Indonesia dalam implementasi proyek pemindahan ibu kota. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan konten analysis. Peneliti menggunakan N-vivo sebagai media dalam mengolah dan menganalisis data. Unit amatan meliputi empat negara yakni Brazil, Tanzania, Kazakhstan, dan Malaysia. Unit amatan ditentukan oleh dua kriteria yakni latar belakang pemindahan yang sama dengan Indonesia serta status keberhasilannya di mana dua negara tergolong berhasil (Brazil dan Kazakhstan) serta dua negara tergolong gagal (Tanzania dan Malaysia). Proses pemindahan ibu kota negara belum memiliki panduan dan pedoman yang tertulis sehingga peneliti membuat batasan unit analisis yang terdiri dari regulasi, kelembagaan, proses perencanaan dan pendanaan. Pemindahan ibu kota merupakan proses yang sistematis, dan kontekstual. Proses pemindahan ibu kota negara dimulai saat deklarasi pemimpin negara yang selanjutnya dituangkan dalam konstitusi negara berupa regulasi. Pemerintah juga harus membentuk lembaga otonomi khusus sebagai penanggung jawab proyek yang akan menyusun perencanaan perkotaan. Rancangan perkotaan akan diiringi dengan keluarnya estimasi pembiayaan yang besar sehingga pemerintah membutuhkan keterlibatan pihak swasta atau investor untuk berkontribusi. Faktor yang memengaruhi keberhasilan pemindahan ibu kota pada aspek regulasi yakni adanya komitmen nasional, pada tahap kelembagaan yakni sifat independensi lembaga atau kemandirian lembaga, pada tahapan pendanaan yakni sumber pendanaan dari dalam negeri dan kemampuan perekonomian negara, serta pada tahapan proses perencanaan yakni kependudukan, ukuran kota, konsep masterplan, serta dukungan penuh dari stakeholder. Pemindahan ibu kota negara Indonesia diharapkan memiliki perencanaan yang menjungjung tinggi identitas lokal serta didukung oleh komitmen penuh nasional tanpa adanya intervensi politik yang dominan termasuk kedalam badan otorita ibu kota.

The phenomenon of the national capital relocation is being a hot issue for Indonesia at this time. The agenda of moving the Indonesian capital was at a discourse level that had existed since 1975 in the era of President Ir. Soekarno, which was finally realized in the era of President Jokowi's administration. Moving a national capital is not a taboo, in which it has been done by many countries in the world for the purpose of different reasons. There are 69 countries that have moved their national capital from the 18th century to the 20th century, but not all countries are categorized as successful in carrying out this national project. As described, this issue will be the basis of the research in order to study the process of moving the national capital and discover the factors that influence the national capital relocation. The results of this study could be considered by the Indonesian government in the implementation of the capital city relocation project. Researcher used qualitative methods with an exploratory approach and content analysis. The medium that was used by researcher was N-Vivo in processing and analyzing the data. The observation unit covers four countries namely Brazil, Tanzania, Kazakhstan, and Malaysia. The observation unit was determined by two criteria namely the same relocation background as Indonesia, and the status of success where two countries are classified as successful (Brazil and Kazakhstan) as well as two countries that are classified as failing (Tanzania and Malaysia). The process of moving the national capital does not have written guidelines yet. Thus, researcher set limits on the unit of analysis consisting of regulations, institutions, planning processes, and funding. National capital relocation is a systematic and contextual process. The process of moving the national capital began with the leader of the country's declaration, which was then set forth in the state constitution in the form of regulations. The government also have to establish a special autonomy institution as the party who is in charge to develop urban planning of the project. The urban design will be accompanied by the large funding estimation, hence, the government requires the involvement of the private sector or investors to contribute in this project. Factors that influence the success of the national capital relocation in the aspect of regulation are the existence of national commitments at the institutional stage, that is the institution's independence; also at the funding stage, such as the source of domestic funding and the ability of the country's economy; as well as at the stages of the planning process namely population, size of the city, the master plan concept, and stakeholder support. Relocation of Indonesian capital is expected to upholds local identity and fully supported by nation commitment without dominant political intervention including the authority of the capital city.

Kata Kunci : pemindahan ibu kota, regulasi, kelembagaan, proses perencanaan, pendanaan