DISPARITAS PUTUSAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere Jagorawi di Pengadilan Negeri Depok)

ELIZABETH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yuridis yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi hukum terjadinya disparitas putusan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dan didukung oleh wawancara dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, faktor yuridis yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Standar Penilaian Indonesia Edisi VI-2015, yaitu SPI - 306 adalah suatu peraturan atau ketentuan yang umum digunakan oleh Jasa Penilai Publik yang merupakan orang-orang lulusan dari Manajemen, sehingga ketentuan tersebut merupakan suatu hal yang asing bagi para hakim yang berakibat tidak semua hakim pengadilan dapat mempertimbangkan apakah nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah memenuhi unsur keadilan atau tidak. Kedua, konsekuensi hukum terjadinya disparitas putusan keberatan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terkhusus ketika kasus tersebut memiliki objek yang sama, dalil yang sama, dan juga alat bukti yang sama pula, namun memiliki putusan yang berbeda.

This study aims to determine the juridical factors that influence the disparity in the objection decision for compensation for land acquisition for development in the public interest. Another objective of this research is to find out the legal consequences of disparity in the objection verdict in compensation for land acquisition for development in the public interest. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal material, and supported by interviews with informants. The data is then analyzed qualitatively which results are presented descriptively. The results showed, first, a juridical factor that influenced the disparity in objections to the compensation for land acquisition for development in the public interest was the Indonesian Appraisal Standard VI-2015 Edition, namely SPI - 306 is a regulation or provision commonly used by the Public Appraisal Service which graduates from Management, so that this provision is a matter for foreign judges which results in not all court judges being able to consider whether the compensation value determined by the Office of the Public Appraisal Service meets the element of justice or not. Second, the legal consequences of the disparity in the objection decision for compensation for land acquisition for development in the public interest is to cause injustice to the community, especially when the case has the same object, the same argument, and also the same evidence, but has a different decision.

Kata Kunci : Disparitas, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum., Disparity, Compensation, Land Acquisition for Public Interest