Laporkan Masalah

PENERAPAN PERATURAN PENGENAAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR PERANTI LUNAK YANG DITRANSMISIKAN SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

GUNO WICAKSONO, Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan pengenaan tarif 0% serta solusi yang perlu diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian hukum normatif empiris karena penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian lapangan yang memfokuskan pada perolehan data primer dan penelitian pustaka yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang pertama adalah bahwa pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pemungutan bea masuk terhadap impor peranti lunak yang ditransmisikan secara elektronik belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh Direktrat Jenderal Bea dan Cukai. Kesimpulan yang kedua adalah perlu dibentuknya peraturan yang bersifat formil guna mengatur mengenai tata cara dalam melaksanakan kebijakan pengenaan bea masuk terhadap impor peranti lunak yang ditransmisikan secara elektronik untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya, diperlukan perlibatan civitas academica untuk mengevaluasi serta merumuskan kembali dasar hukum terkait pengklasifikasian peranti lunak sebagai benda tidak berwujud, dan pemerintah Indonesia perlu melaksanakan harmonisasi hukum pada forum/ konvensi yang diselenggarakan oleh World Trade Organization dan World Customs Organization.

This research aims to understand the procedures on implementation of the Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 17/PMK.010/2018 Regarding Second Amendment to Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 6 / PMK.010 / 2017 Regarding Stipulation of Goods Classification System and Import Duty on Imported Goods by Directorate General of Customs and Excise and to determine challenge as well as solution that need to be adopted by Indonesian Government on implementation of 0% tariff impositition on intangible asset. Author is using empirical normative legal research method for this research, because this research based on combination of field research which focused on primary data acquisition and literarture research as a secondary data, while the analytical method used by author in this research is descriptive-qualitative analisys. Based on the result of this research, there are 2 conslusion, first conclusion is the implementation of supervision and inspection of imported software which is transmitted electronically has not been carried out optimally by Directorate General of Customs and Excise. The second conclusion is Ministry of Finance need to establish standard procedures for implementing import duty policy of software which transmitted electronically, civitas academica�s involvement is needed by Directorate General of Customs and Excise to evaluate and reformulated the legal basis related to classfiying software as intangible asset, and Indonesia Government should to implement legal harmonization at forums/ conventions organized by World Trade Organization and World Customs Organization.

Kata Kunci : Peranti Lunak, Bea Masuk, Transmisi Elektronik

  1. S2-2020-417926-abstract.pdf  
  2. S2-2020-417926-bibliography.pdf  
  3. S2-2020-417926-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2020-417926-title.pdf