Tinjauan Yuridis Mengenai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Yang Dijamin Oleh Negara Dalam Hal Mendapatkan Pekerjaan

ALDHI S, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis (1) Pemenuhan hak ekonomi masyarakat yang dijamin oleh negara dalam hal mendapatkan pekerjaan dikaitkan dengan keluarnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing, (2) Kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap pengaturan mempekerjakan tenaga kerja asing dan pemenuhan hak ekonomi masyarakat yang dijamin oleh negara dalam hal mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara narasumber. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa (1) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing berdampak pada pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi masyarakat dalam hal mendapatkan pekerjaan, sehingga tenaga kerja lokal dalam mendapatkan pekerjaan mengalami kesulitan dikarenakan persaingan yang semakin ketat, yang artinya kontra produktif terhadap pemenuhan hak ekonomi masyarakat (2) Kebijakan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah haruslah melindungi tenaga kerja lokal. Pemerintah harus melakukan pembatasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka pemenuhan hak ekonomi masyarakat dalam hal mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu disarankan (1) Menteri Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing, untuk melakukan pembatasan terhadap tenaga kerja asing dan mengutamakan tenaga kerja lokal, (2) Menteri Ketenagakerjaan harus tetap mengatur jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing dalam keputusannya, sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang pengaturan jabatan tertentu bagi tenaga kerja asing, (3) Menteri Ketenagakerjaan tidak lagi membuka peluang bagi izin penggunaan tenaga kerja asing dalam hal jabatan baru yang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, selain jabatan yang menyerupai dan/atau jabatan spesifik atau subjabatan dari jabatan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.

The aims of this research are to find out and analyze (1) the fulfillment of community economic rights that guaranteed by state in terms of getting a job related with the enactment of Minister of Manpower's Decision No. 228 of 2019 concerning Certain Position that could be Occupied by Workers of Foreign Citizenship; and (2) Policies should be regulated by Government related to the arrangements for employing workers of foreign citizenship and the fulfillment of community economic rights guaranteed by State in terms of getting a job. This is a normative legal study that is supported by interview with interviewee. This legal study was conducted through library research by tracing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with documentary method and using document study. The interview was conducted by using interview guidelines. Data were analyzed using qualitative analysis. Based on research findings and discussions, it can be concluded that (1) Minister of Manpower's Decree No. 228 of 2019 gives impact to the fulfillment of community economic rights implementation in order to get a job, so that local workers find it difficult in getting a job because of high competition. This is contrary to the fulfillment of community economic rights. (2) Government should make policies to protect local workers. Government should make limitation while employing foreign workers to fulfill the community economic rights in getting a job. Consequently, it can be suggested (1) Minister of Manpower must evaluate the regulation related to certain position that could be occupied by foreign workers by carrying out the limitation for employing foreign workers and prioritizing local workers. (2) Minister of Manpower should regulate the time period for employing foreign workers in the decree, as previously regulated in Minister of Manpower's Decree concerning the arrangement of certain position for foreign workers. (3) Minister of Manpower should no longer give permission in terms of employing foreign workers especially for new positions that are not regulated in Minister of Manpower's Decree, except the similar position and/or specific position or sub-position from the positions that are regulated in the Minister of Manpower's Decree concerning certain position that could be occupied by foreign workers.

Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Jabatan Tertentu, Hak Ekonomi Masyarakat