Laporkan Masalah

Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

YUDHA YUSTIKA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

2020 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh instansi pemerintah harus berasaskan akuntabilitas. Akuntabilitas dilakukan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP sebagai wujud sistem manajemen kinerja diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 Sistem manajemen kinerja melalui SAKIP dapat mengarahkan instansi pemerintah pada pencapaian kinerja yang baik. SAKIP terdiri atas perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Dalam evaluasi SAKIP, capaian kinerja juga menjadi penilaian. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) yang mendapatkan predikat AA pada evaluasi SAKIP tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam pada empat narasumber yang mewakili Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Organisasi, dan Inspektorat. Implementasi sistem manajemen kinerja Pemda DIY sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Implementasi ini tidak dapat terlepas dari komitmen Gubernur dan seluruh bagian dari Pemda DIY untuk mengelola kinerja dengan baik agar dapat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Aspek-aspek yang berperan dalam kesuksesan implementasi manajemen kinerja Pemda DIY adalah tujuan yang jelas, kelembagaan berdasarkan kinerja, sistem pengendalian,, sistem informasi, pendidikan dan pelatihan, serta budaya organisasi. Isomorfisme kelembagaan yang ada adalah isomorfisme koersif dan normatif.

UU No. 32/2009 regulates that the administration of government by government agencies must be based on accountability. Accountability is realized by implementing Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP implementation as a form of performance management system is regulated in Perpres No. 29/2014 and Permenpan No. 53/2014. The performance management system through SAKIP can direct government agencies to achieve good performance. SAKIP consists of performance planning, performance agreement, performance measurement, performance reporting, and performance review and evaluation. In SAKIP evaluation, performance achievements are also assessed. The study used a descriptive qualitative approach at Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) which got AA predicate in the evaluation of SAKIP in 2018. The study was conducted with in-depth interview with four informants representing Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Organisasi, and Inspektorat. Performance management system in Pemda DIY is in accordance with existing regulations. The implementation can not be separated from the commitment of Governor and all parts of the DIY Government to manage the performance well in order to provide the best service for the community. Aspects that play a role in the successful implementation of the performance management of Pemda DIY are clear goals, performance based organization, control system, information system, education and training, and organizational culture. The institutional isomorphism is coercive and normative isomorphism.

Kata Kunci : Instansi Pemerintah Daerah, Manajemen Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja, Isomorfisme / Local Government Agencies, Performance Management, Performance Accountability, Perf

  1. S1-2020-393257-abstract.pdf  
  2. S1-2020-393257-bibliography.pdf  
  3. S1-2020-393257-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2020-393257-title.pdf