Evaluasi Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Capaian Pembangunan di Wilayah Induk (Studi Kasus: Kabupaten Konawe)

MUHAMMAD EGY ADYA P, Doddy Aditya Iskandar, ST., MCP., P.hD

2020 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Otonomi daerah telah membawa dampak terhadap perkembangan wilayah diberbagai kabupaten maupun provinsi di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah sejatinya mendorng peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah sebagai dampak mengecilnya rentang kendali (span of control) wilayah. Namun dalam perkembangannya, kabupaten Konawe sebagai wilayah induk cenderung menerima dampak negatif dalam proses pembangunan wilayahnya. Hal tersebut ditandai dengan masuknya Kabupaten Konawe dalam kategori daerah tertinggal melalui Perpres no. 131 tahun 2015 sedangkan 2 wilayah pemekarannya yaitu: kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Selatan tidak masuk dalam kategori daerah 3T. Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan capaian pembangunan di Kabupaten Konawe Pasca kebijakan Otonomi Daerah dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Konawe diduga mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan tiga wilayah pemekarannya. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan studi kasus dengan variable yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan, persentase penduduk miskin, dan jumlah pengangguran untuk mendeskripsikan capaian pembangunan kabupaten Konawe pasca otonomi daerah dan variabel kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dasar, kondisi geografis dan sumberdaya alam serta kapasitas pemerintah daerah. Untuk megetahui capaian pembangunan Kabupaten Konawe Pasca pemekaran wiayah dilakukan dengan membandingkan trend data secara deskriptif setiap variabel sebelum dan sesudah pemekaran wilayah sehingga dapat dilihat perubahan-perubahan kondisi dari setiap variabel tersebut. Selanjunya, untuk menemukan faktor-faktor yang diduga menyebabkan ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Konawe dengan cara melakukan perbandingan dan melihat variasi data yang tersedia antara wilayah induk dan wilayah pemekaran yang didukung dengan data berdasarkan observasi langsung melalui proses wawancara mendalam (in-depth interview) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah berpengaruh negatif terhadap capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Konawe. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatnya jumlah pengangguran di awal- awal periode pemekaran wilayah serta meningkatnya persentase penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Konawe mengalami fluktusi dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang diikuti oleh meningkatnya jumlah pengangguran pada saat awal pemekaran wilayah sedangkan proporsi jumlah penduduk miskin menurun pada awal pemekaran wilayah karena berpindahnya penduduk secara administrasi namun meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya diketahui bahwa faktor-faktor yang diduga menyebabkan ketertinggalan pembangunan di kabupaten Konawe yaitu : berpindahnya konsentrasi sumber daya alam strategis secara administrasi pasca pemekaran wilayah, menurunnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan, dan kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran, dan investasi berfokus pada wilayah-wilayah pemekaran.

Regional autonomy has had an impact on regional development in various regencies and provinces in Indonesia. Regional autonomy policy through regional expansion supports the improvement of welfare and regional development as a result of the diminishing span of control. However, in its development, Konawe district as the parent region tends to receive negative impacts in the process of regional development. This was marked by the inclusion of Konawe District in the category of disadvantaged areas through Perpres no. 131 of 2015 while the 2 expansion regions: North Konawe district and South Konawe district are not included in the 3T regional category. This research aims to evaluate development achievements in Konawe Regency after the Regional Autonomy policy and identify factors that affect Konawe District in experiencing development lags compared to its three regions of expansion. The method utilized is case study approach employing the following variables: economic growth, inequality development, the percentage of poor people, and the number of unemployed to describe the development achievements of the Konawe district after regional autonomy and the variable quality of human resources, the availability of basic infrastructure, geographical conditions & natural resources as well as local government capacity. To determine the outcomes of Konawe Regency after the regional expansion is done by comparing descriptive data trends for each variable before and after regional expansion so that it can be seen changes in the conditions of each variable. Next, to find factors that are suspected of causing underdeveloped development in Konawe Regency with how to make comparisons and see variations of available data between the parent region and the region of expansion, which are supported by data based on direct observation through in-depth interviews. The results demonstrate that regional expansion had a negative effect on development achievements in the Konawe Regency. This is indicated by the decline in regional economic growth and the increasing number of unemployed people in the early periods of regional expansion and the increasing percentage of poor people. Regional economic growth in Konawe District was fluctuated and this created economic instability which was then followed by an increase in unemployment during the initial proliferation, while the proportion of the number of poor people declined at the beginning of the proliferation because of the shifting of administrative centers from parent region to the expansion regions but increased in subsequent years. Furthermore, it is known that factors that are suspected of causing underdeveloped development in Konawe Regency are: the shifting of management and governance of natural resources after regional expansion, the declining quality and quantity of the road network, and lack of employment, high unemployment rates, and low investment focusing on the regions of expansion.

Kata Kunci : Otonomi Daerah , Pemekaran, Pembangunan Wilayah.