Implementasi Wewenang Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Lahan

DANI GUNAWAN, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama untuk menelusuri, mengetahui, dan menganalisis kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penyidikan tindak pidana kebakaran lahan. Kedua untuk menganalisis dan merumuskan prospek pelaksanaan seharusnya dilakukan oleh PPNS KLHK dalam penyidikan tindak pidana kebakaran lahan di masa yang akan dating. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan fokus kajiannya termasuk dalam penelitian hukum normative empiris. Subyek penelitian terdiri dari responden PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK, PPNS BPPHLHK Wilayah Sumatera dan narasumber merupakan seseorang yang dianggap mengerti dengan subtansi atau sebagai pengambil kebijakan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dengan responden. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Analisis data kualitatif dengan pemaparan data bersifat deskriptif kualitatif dan preskriptif. Kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh PPNS KLHK dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana kebakaran lahan terdiri dari dua faktor yakni faktor yang bersumber dari aturan hukumnya atau undang-undangnya dan faktor yang bersumber dari aparat penegak hukumnya. Kendala yuridis yang disebabkan karena faktor undang-undang yakni pertama ; kewenangan masing-masing yang dimiliki penyidik Polri dan PPNS KLHK dalam penyidikan tidak pidana kebakaran lahan. Kedua ; sulitnya pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran lahan. Ketiga ; aparat Penegak Hukum antara lain terkait jumlah dan kapasitas PPNS dan kurangnya ahli. Upaya yang dilakukan terkait kendala yuridis yaitu ; Pertama ; memberikan fungsi lebih kepada PPNS KLHK dalam melakukan penyidikan tindak pidana kebakaran lahan berdasarkan asas lex spesialis derogat legi generali. Membuat peraturan bersama terkait pemberlakuan penegakan hukum terpadu sebagaimana Pasal 95 UUPPLH. Kedua ; dengan penggunaan alat bukti ilmiah (scientific evidence) dan keterangan ahli dalam upaya pembuktian. Disamping itu perluasan doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) pada tindak pidana kebakaran lahan. Ketiga ; menambah jumlah PPNS baru dan meningkatkan kapasitas PPNS yang ada. Keempat ; terkait dengan masih kurangnya jumlah ahli adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

This research had two aims, first were to investigate, find out, and analyze juridical obstacles that were faced by Civil Servant Investigator (PPNS) of Ministry of Environment and Forestry in investigating land fire offences. Second were to analyze and formulate the prospects of the implementation that had to be carried out by Ministry of Environment and Forestry Civil Servant Investigator (PPNS KLHK) in investigating land fire offences in the future. In this research, the method that was used based on its focus of the study categorized as empirical-normative legal research. The subjects of the research consisted of the respondents of PPNS of Directorate of Criminal Law Enforcement of KLHK, PPNS BPPHLHK in Sumatera and the interviewees were considered as the persons who understood about the substances or the policy makers. Primary data were obtained from the result of semi structured interview with the respondents. The sampling technique of the data source was based on certain consideration. The qualitative data were qualitative descriptive and prescriptive. Juridical obstacles that were faced by PPNS KLHK in implementing investigation authority of land fire offences consisted of two factors that were the factors that derived from its legal rules or law and the factors that derived from the law enforcer. The juridical obstacles that were caused by its law were first: the authority of each police investigator and PPNS KLHK in investigating land fire offences. Second : the difficulty of proof in the investigation process of land fire offences. Third : the Law enforcers regarding the number and capacity of PPNS and the lack of expert. The efforts that were made regarding juridical obstacles were : First : giving extra function to PPNS KLHK in investigating land fire offences based on lex spesialis derogat legi generali principle. Making joint regulation regarding the enactment of integrated law enforcement as stated in Article 95 Environmental Management and Protection Law (UUPPLH). Second : with the use of scientific evidence and experts testimony in the process of proof. In addition, the expansion of doctrine of strict liability on land fire offences. Third : increasing the number of new PPNS and improving the capacity of existing PPNS. Fourth: regarding the lack of expert was improving the cooperation with educational institutions and university.

Kata Kunci : Penyidikan, PPNS, Tindak Pidana Kebakaran Lahan