Analisis Pengaruh Penerbitan Kebijakan Post Border Impor Baja pada Permendag Nomor 22 Tahun 2018 terhadap Nilai Impor Baja dan Indikasi Circumvention

INDRI FILIYANA SARI, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D.

2019 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Dalam rangka mendorong implementasi arahan Presiden pada Paket Kebijakan Ekonomi jilid XV terkait penguatan daya saing sektror logistik melalui pergeseran pelaksanaan tata niaga impor, pada tanggal 16 Januari 2018 Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 22/2018 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag 82/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Kebijakan ini diterbitkan dengan maksud meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor besi dan baja serta mengurangi dwelling time. Namun, kemudahan izin impor ini diduga telah mengindikasikan praktik circumvention atau pengalihan HS code lebih tinggi di tahun 2018 serta meningkatkan nilai impor baja pada tahun tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh diterbitkannya Permendag 22/2018 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2018 terhadap nilai impor baja nasional periode 2018 dengan menggunakan variabel interaksi kebijakan antara dummy treatment-control dan dummy before-after yakni treat.time, serta tambahan variabel kontrol lainnya yang di analisis menggunakan estimasi regresi data panel efek tetap. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dummy interaksi kebijakan treat.time atau penerbitan Permendag nomor 22 tahun 2018 berpengaruh positif secara signifikan terhadap kenaikan nilai impor baja yakni sebesar 18,17 persen pada tahun 2018. Analisis pola perdagangan juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola perdagangan signifikan yang mengindikasikan terjadinya praktik circumvention atau peralihan impor dari baja jenis karbon ke baja jenis paduan (slightly modified product). Berdasarkan 4 negara yang dianalisis, praktik circumvention diduga dilakukan oleh negara Tiongkok untuk produk H dan I section, CRC, HRC, dan HRP; negara Taiwan untuk produk HRP; serta negara Jepang untuk produk HRC. Indikasi praktik circumvention diduga meningkat signifikan sejak diimplementasikannya kebijakan post border. Hal ini pula yang menjadi dasar dikembalikannya pengawasan impor baja dari post border ke border kembali pada tahun 2019, dengan revisi ketentuan impor pada Permendag nomor 110 tahun 2018, yang ditetapkan pada 5 Desember 2018, diundangkan pada 20 Desember 2018, serta mulai diberlakukan pada 20 Januari 2019.

In order to encourage the implementation of the President's direction in the Economic Policy Package volume XV related to strengthening the competitiveness of the logistics sector through shifting the implementation of the import trade system through border to post border surveillance, on January 16th, 2018 the Ministry of Trade issued the Minister of Trade Regulation (Permendag) 22/2018 which is the third amendment to the Regulation of the Minister of Trade (Permendag) 82/M-DAG/PER/12/2016 concerning provisions on the Import of Iron or Steel, Alloy Steel and its Derivative Products. This policy was issued with the intention of increasing the effectiveness of iron and steel imports and reducing dwelling time. However, the ease of this import permit is thought to have indicated the circumvention of HS codes practice higher in 2018 than before as well as increasing the value of steel imports that year. This study analyzes the effect of the issuance of Minister of Trade Regulation (Permendag) 22/2018 which came into force on February 1st, 2018 to the value of national steel imports for the 2018 period by using a policy interaction variable between dummy treatment-control and dummy before-after namely treat.time, and also additional control variables analyzed using the fixed effects panel data estimate. The analysis shows that the variable of treat.time policy interaction or issuance of Permendag 22/2018 has a significant positive effect on the increase of steel imports by 18.17 percent in 2018. Analysis of trade patterns also shows that there is a significant change in trade patterns that indicates the practice of circumvention or the transition of imports from carbon steel to alloy steel (slightly modified product). By the 4 countries analyzed, the practice of circumvention was allegedly carried out by Tiongkok for the H and I section, CRC, HRC, and HRP products; Taiwan for HRP products; and Japan for HRC products. Circumvention practice indications are thought to have increased significantly since the implementation of the post-border policy. It is also one of the significant reason for the return of supervision of import of steel from post border to border again in 2019, with the revision of the import provisions in Regulation of the Minister of Trade number 110 of 2018, which set on December 5th 2018 enacted on December 20th 2018, and came into force on January 20th 2019.

Kata Kunci : Kata kunci: impor besi dan baja, kebijakan impor, border, post border, Permendag 22/2018, indikasi circumvention/ Keywords: import of iron and steel in indonesia, steel import policy, border, post border, Permendag 22/2018, steel circumvention indications