PROSES IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR PMK-146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (Studi Kasus : Cukai Cairan Rokok Elektrik (Vape) di Yogyakarta)

YAPTO NURMANTO PUTRA, Dr. RB. Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan vape menjadi tren di masyarakat, khususnya bagi kaum generasi millenial seiring dengan pengenalan vape yang dipromosikan sebagai inovasi baru dari cara merokok yang lebih sehat dan aman. Popularitas vape berkembang begitu pesat, dalam jangka waktu yang tergolong singkat mampu menarik jumlah perokok yang kini mulai beralih menggunakan vape. Perkembangan tersebut mendorong tumbuhnya keberadaan vapestore dan munculnya pengusaha peracik liquid atau cairan vape, yang lebih dikenal dengan brewer. Ketiadaan regulasi sempat membuat vape disalahgunakan sebagai media penyebaran narkoba, dan dalam beberapa kasus dikonsumsi oleh anak dibawah umur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada akhirnya mengeluarkan PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, sebagai jawaban atas campur tangan pemerintah untuk terlibat dalam pengaturan serta pengawasan vape. Penelitian ini hendak mengetahui proses implementasi kebijakan PMK-146/PMK.010/2017, khususnya terhadap pengenaan cukai pada cairan vape. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, menggunakan metode penelitan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi observasi, studi literatur dan wawancara terhadap narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini, menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, ditemukan bahwa pengenaan cukai terhadap cairan vape mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat antar para pengusaha vape dengan adanya peran dari KPPBC TMP B Yogyakarta dalam bidang perizinan serta pengawasan. Namun, dalam proses implementasi kebijakan masih terdapat hambatan yang berasal dari pemerintah daerah terkait tentang penerbitan surat izin usaha, yang berakibat pada keterlambatan para pengusaha vape dalam mengurus perizinan cukai.

Electronic cigarettes or better known as vape is a trend in society, especially for millennials along with the introduction of vape it selfs which is promoted as a new innovation of healthier and safer way of smoking. The popularity of vape has been growing so rapidly, within a relatively short period of time that has been able to attract the number of smokers who are trying to change from conventional cigarette to e-cigarettes or vape. The developments led the growth of the existence of vape store and the emergence of vape liquid maker entrepreneurs or better known as brewer. The absence of regulation had made misused vape as a medium for the spread of drugs and in some cases, vape has been consumed by minors. The government through the ministry of finance finally issued policy PMK-146/PMK.010/2017 concerning on excise tariffs on tobacco product as a response of the government intervention to be involved in the regulation and supervisions of vape distribution. This study wants to find out the policy implementation process of PMK-146/PMK.010/2017, especially imposition of excise on vape liquids. This research was conducted in Yogyakarta, using qualitative descriptive methods with case study approach. Data collection techniques are carried out by observation, literature study, and interviews with related sources. The result of the study uses implementation of analysis framework from Merilee S. Grindle. This study found out that the imposition of excise on vape liquids encourages the creation of supportive climate of business competition among vape store entrepreneurs with role of KPPBC TMP B Yogyakarta in the fields of licensing and supervision. However, in the process of implementation of the policy, there are still obstacles originating from the local government regarding of the issuance of business licenses which resulted delays for vape store entrepreneurs on managing licenses of excise.

Kata Kunci : rokok elektrik atau vape, implementasi kebijakan, cukai, KPPBC TMP Yogyakarta