Analisis Faktor-Faktor Penyebab Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang Berlebihan di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ika Aprianti, Irwan Taufiq Ritonga, S.E, M.Bus, Ph.D, CA.

2019 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di enam Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rentang waktu 2012-2016 menunjukkan angka yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan adanya perencanaan dan penganggaran yang kurang serius atau pelaksanaan anggaran yang tidak efektif. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis faktor-faktor penyebab realisasi SiLPA yang berlebihan di LKPD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman serta membandingkan faktor-faktor dari kedua kabupaten tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif eksploratif. Teknik analisis data dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis data individu dan analisis data lintas kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman memiliki faktor yang sama, yaitu kebijakan penanaman modal yang menuntut adanya SiLPA, kurang tertib administrasi, dan manajemen waktu. Perbedaan terletak pada faktor kesengajaan menargetkan SiLPA dan senjangan anggaran di Kabupaten Sleman, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo terdapat faktor kebijakan pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukkan faktor pada pelaksanaan di Kabupaten Sleman seluruhnya juga menjadi bagian dari faktor di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sisa dari kas milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kegagalan paket pekerjaan, efisiensi anggaran, dan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan faktor lain yang hanya ada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu kurang tertib administrasi, kemampuan keuangan daerah, dan kondisi di luar kendali.

The Remaining Budget Calculation (SiLPA) in the Regional Government Financial Statements (LKPD) in the six Regional Governments of the Special Region of Yogyakarta in the 2012-2016 period shows a high number. This indicates that there is less serious planning and budgeting or ineffective budget execution. This study seeks to analyze the factors that cause excessive realization of SiLPA in LKPD Kulon Progo Regency and Sleman Regency and compare the factors of the two districts. This study uses a qualitative exploratory research approach. Data analysis technique was carried out in two stages, namely individual data analysis and cross-case data analysis. The method of data collection techniques are interviews and documentation studies, using purposive sampling. The results show that planning and budgeting in Kulon Progo and Sleman districts have the same factors, investment policies that require SiLPA, lack of orderly administration, and time management. The difference lies in the deliberate targeting of SiLPA and budgetary slack in Sleman Regency, while in Kulon Progo Regency there are central government policy factors. The results show that the factors in the implementation in Sleman Regency are all part of the factors in the Kulon Progo Regency, which are the remaining cash from the Regional Public Service Board (BLUD), the failure of the work package, budget efficiency, and central government policy. While other factors that only exist in Kulon Progo Regency, lack of orderly administration, regional financial capacity, and uncontrollable conditions.

Kata Kunci : SiLPA, faktor penyebab, pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah