Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bekasi)

PUTRI CATALYA, Slamet Sugiri, Prof., Dr., MBA.

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Pemerintah Kota Bekasi adalah salah satu pemerintah daerah yang telah membangun Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (ZI-WBK/WBBM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bekasi dijadikan salah satu unit yang dilakukan penilaian ZI-WBK pada tahun 2018, namun masih gagal mendapatkan predikat sebagai WBK. Hal itulah yang mendasari penelitian ini untuk mengambil kegiatan pelayanan perizinan DPM-PTSP Kota Bekasi yang tidak terlepas dari kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Bekasi sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini tujuan analitis dan tujuan aplikatif. Tujuan analitisnya yaitu untuk menganalisis keefektifan upaya pemerintah untuk membangun dan mengimplementasikan sistem pengendalian korupsi. Sedangkan tujuan aplikatif yaitu untuk menganalisis faktor penyebab ketidakefektifan yang dapat dikembangkan menjadi solusi aplikatif demi terwujudnya sebuah sistem pengendalian korupsi yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi kasus untuk memecahkan masalah melalui aplikasi teori kerangka analitikal program dan kebijakan antikorupsi (Arvis et.al.(2003), Bolongaita et.al.(2004), Albrecht et.al.(2012)) dan kerangka model Fraud Control Plan (BPKP, 2006). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil shorter case study interview kepada informan kunci dan survey interviews in case study kepada para pegawai d lingkungan entitas objek dan masyarakat. Data sekunder didapatkan dari hasil walkthrough ke sistem pelayanan, observasi kegiatan pelayanan, penelusuran internet, dokumen dan wadah publikasi lainnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membangun sistem pengendalian korupsi berada pada level 3 dengan kategori CUKUP dengan rincian strategi yaitu: (1) strategi pencegahan korupsi masih lebih berfokus pada penataan regulasi tentang kode etik dan standar disiplin pegawai (Conduct and Disciplinary Standard), (2) strategi pendeteksian korupsi berada pada level 3 dengan kategori CUKUP, dan (3) strategi penindakan korupsi masih lebih berfokus pada upaya pemenuhan kelayakan atribut Standar Investigasi (Investigation Standard). Strategi pengendalian korupsi yang efektif dan simultan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepaduan ketiga dimensi (pencegahan, pendeteksian dan penindakan) serta melibatkan partisipasi dari semua pihak baik internal pemerintah (manajemen, pegawai dan stakeholders) maupun eksternal (pelanggan dan masyarakat). Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang melakukan studi kasus pada keefektifan upaya pengendalian korupsi yang dijalankan pemerintah daerah.

The Bekasi Municipal Government is one of the local governments which has established an Integrity Zone of Corruption Free Area/A Clean and Service-oriented Bureaucracy Area (ZI-WBK/WBBM). The Investment and Integrated One Stop Service Centre Office (DPM-PTSP) of Bekasi Municipality was one of the units which underwent a ZI-WBK assessment in 2018 but failed to get the appelation of WBK. It is this very matter which forms the basis of this research,to take the activities of DPM-PTSP of Bekasi Municipality approvals services in concert with the oversighting activities of Inspectorate of Bekasi Municipality.The aims of the research comprise analytical aim and applicative aim. The analytical aim is to analyze the effectiveness of efforts of local governments to develop and implement a system of corruption controls. Whereas the applicative aim is to analyze the factors causing ineffectiveness which can be converted into applicative solutions to enable an effective system of corruption controls. This research uses a descriptive, qualitative approach by conducting a case study to solve problems through the application of a program analytical framework theory and anti-corruption policy (Arvis et.al.(2003), Bolongaita et.al.(2004), Albrecht et.al.(2012)) and a model framework of Fraud Control Plan (BPKP, 2006). Both primary and secondary data are used. The primary data is drawn from short case study interviews of key informants and survey interviews in the case study of the object officials and service user community. The secondary data have been obtained from a walkthrough of the service system, observations of service activities, internet searches, documents and other sources of publications. The results of the research show that the strategy, implemented by Bekasi Municipal Government to develop a system of corruption controls, is at Level 3 in the ADEQUATE category and the details are as follows: (1) its corruption prevention strategy is still more focused on the governance of the regulation concerning Conduct and Disciplinary Standard, (2) its corruption detection strategy is at Level 3 in the ADEQUATE category, and (3) its corruption repression strategy is still more focused on efforts in meeting the suitability attributes of Investigation Standard. A simultaneous and effective corruption control strategy must be implemented by showing an integration of all three areas (prevention, detection and repression) and must involve the participation from all sides, both within government (management, officials, and stakeholders) and outside government (customers and the community). Additionally, this research is the first research to undertake a case study of the effectiveness of corruption control efforts by a local government.

Kata Kunci : Fraud Control Plan, program antikorupsi, kebijakan antikorupsi, pemerintah daerah, pencegahan korupsi, pendeteksian korupsi, penindakan korupsi, sistem pengendalian korupsi